.webp)
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta Wijaya meminta pemerintah mengalokasikan 10% dana APBN untuk dana desa supaya dapat meratakan pembangunan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan sebenarnya sudah lebih dari 10% jika ditotal dari anggaran yang dialokasikan oleh kementerian lainnya.
"Saya kira memang pemerintah sudah punya komitmen kuat untuk membangun desa, sebenarnya kalau anggaran langsung ke Kemendes sekitar Rp 70 triliun, tapi sebenarnya kalau kita hitung dari berbagai kementerian yang juga pelaksanaan di desa seperti Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Pendidikan, ternyata kalau menurut hitung-hitungannya itu lebih dari Rp 400 triliun sejak 2015," kata Ma'ruf dalam video yang diterima, Senin (20/3/2023).
Ma'ruf mengatakan anggaran yang langsung ke Kementerian Desa Rp 70 triliun. Akan tetapi, dari kementerian lainnya yang juga fokus pelaksanaan kegiatan di desa, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan lainnya, jika dihitung sudah lebih dari Rp 400 triliun sejak 2015.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi sebenarnya lebih dari 10%, kalau dihitung-hitung itu. Jadi nanti bagaimana kita nanti menghitungnya. Kalau dihitung secara keseluruhan besar sekali," ujar Ma'ruf.
"Jadi sebenarnya memang kalau (anggaran) yang ke kementerian (Kemendes) itu Rp 70 triliun, tapi dari kementerian lain yang juga fokusnya di desa itu lebih dari Rp 400 triliun," imbuhnya.
Kades Minta 10% APBN untuk Dana Desa
Ketua Apdesi Surta Wijaya meminta pemerintah memperhatikan desa melalui pemerataan pembangunan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengalokasikan 10% dana APBN untuk dana desa.
"Tetapi jangan selalu desa dimarginalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa," ujar Surta di GBK, Minggu (19/3).
"Semua itu jawabannya adalah dana desa, sepakat? Jadi 10% ke depan harga mati dana desa dari APBN, setuju?" imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Surta meminta pemerintah mengesahkan Hari Desa pada 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Mereka juga meminta agar Pilkades 2023 tetap digelar.
"Bagaimana pun perjalanan panjang kades harapan saya, bahwa 7.000 kades yang masa jabatannya habis, tetap harus pilkades dilaksanakan," jelasnya.
(yld/dhn)
