Dinilai Terbaik Beri Layanan Digital, KemenkumhAM Diganjar Penghargaan

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih penghargaan Digital Government Award. KemenkumHAM dinilai berhasil menerapkan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) selama periode 2021-2022.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, di acara SPBE Summit 2023 di Hotel Kempinski Jakarta. Penghargaan tersebut diterima oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan sebagai perwakilan Menteri Hukum dan HAM.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan hasil evaluasi SPBE Kemenkumham mengalami peningkatan sejak tahun 2019.

"Pada evaluasi tahun 2019 Kemenkumham memperoleh indeks SPBE 3,18. Kemudian pada tahun 2021, meningkat menjadi 3,68 dan ditargetkan tahun 2023 meningkat menjadi 4,20 dengan Predikat Sangat Memuaskan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/3/2023).

Menurut Andap, penerapan digitalisasi di KemenkumHAM memungkinkan terjadinya kolaborasi antar unit, baik dalam internal Kemenkumham maupun dengan unit eksternal. Adapun hal ini dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik dan terjangkau.

"Kemenkumham ingin semua layanan publiknya berbasis digital. Saat ini tidak kurang dari 35 (tiga puluh lima) layanan di Kemenkumham dapat dinikmati masyarakat secara digital, seperti pembuatan paspor, pendaftaran merek, perseroan terbatas, konsultasi hukum, hingga pengaduan HAM," jelas Andap.

Selain itu, kata dia, SPBE turut mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan sehingga mencegah penyalahgunaan kewenangan dan berbagai bentuk kecurangan.

"Komitmen KemenkumHAM yaitu pelayanan bebas dari korupsi. Masyarakat dapat turut berpartisipasi melalui sistem pengawasan dan pengaduan," ungkapnya.

Sebagai informasi, Digital Government Award merupakan penghargaan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dengan penerapan SPBE terbaik. Melalui ajang ini diharapkan dapat mendorong sinergi antar instansi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia.