Kepala desa dari berbagai asosiasi berkumpul di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) hari ini dalam rangka HUT ke-9 Undang-Undang Desa. Mereka meminta agar pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun 2023 mendatang tetap digelar.
Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (MPO Apdesi) Asri Annas dalam paparannya. Dia bahkan meminta Mendagri Tito Karnavian yang hadir langsung agar menegur Bupati menolak Pilkades serentak 2023.
"Tentu kepada Mendagri kami memohon agar secara langsung menegur Bupati-bupati yang tidak ingin melakukan Pilkades serentak di tahun 2023," kata Asri di GBK, Minggu (19/3/2023).
Asri tidak ingin kepala desa dipolitisir dalam Pemilu 2024 mendatang. Dia juga menyinggung banyak Bupati yang justru bertolak belakang dengan keinginan Kepala Desa.
"Kami tidak ingin Pak, agar Kepala Desa dipolitisir menjelang 2024. Benar atau tidak? Sehingga kami, temuan kami di lapangan, banyak Bupati yang lebih mementingkan melakukan pembentukan karteker Kepala Desa, dibandingkan melakukan pemilihan. Kami tidak ingin Kades ini menjadi objek politik menghadapi 2024," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Apdesi Surta Wijaya juga meminta pemerintah memperhatikan desa melalui pemerataan pembangunan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengalokasikan 10% dana APBN untuk dana desa.
"Tetapi jangan selalu desa dimarjinalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa," ujar Surta.
"Semua itu jawabannya adalah dana desa, sepakat? Jadi 10% ke depan harga mati dana desa dari APBN, setuju?" imbuhnya.
Dalam acara tersebut, turut hadir Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri. Selain itu, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hingga imam besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, juga turut hadir.
