Anggaran Belum Cair, Persiapan KPUD DKI Tidak Efektif

Jakarta - KPUD DKI Jakarta mengaku persiapan yang dilakukan menjelang Pilkada pada pertengahan 2007 nanti tidak efektif. Selain persoalan personil KPUD, anggaran yang belum cair juga menjadi kendala."Persiapan kita nggak maksimal dan tidak efektif karena anggaran yang sudah disediakan belum bisa dicairkan," kata Pelaksana Tugas KPUD DKI Jakarta Juri Ardiantoro kepada detikcom, Minggu (27/8/2006).Penyebab belum bisa dicairkan anggaran bagi KPUD DKI ini karena ada perubahan mekanisme pencairan dan pengelolaan dana bantuan pemerintah untuk KPUD. Awalnya semua bantuan itu dikelola oleh desk Kesbang berdasarkan PP 58/2005. Namun kemudian keluar surat dari Mendagri yang mengatur semua dana itu harus ditempatkan di bantuan Sekda."Perubahan dari Kesbang ke Sekda tidak bisa otomatis. Perubahan itu harus dikemas dalam APBN ABT yang baru akan dibahas pada September mendatang," jelas Juri.Padahal dalam persiapan awal pilkada ini setidaknya ada 3 hal pokok yang harus dilakukan KPUD DKI Jakarta. Pertama, konsolidasi, penguatan institusi dan persiapan sarana dan prasarana misalnya termasuk mempersiapkan personalia KPUD di sektretariat dan kantor. Kedua, menyusun peraturan pilkada berdasarkan tahapan dan kegiatan. Penyusunan itu melibatkan masyarakat, DPRD dan partai politik. "Itu butuh hearing, konsultasi publik dan lain-lain," terang dia. Ketiga, program persiapan untuk mengurangi beban KPUD dengan menciptakan prakondisi agar pilkada berjalan baik misalnya dengan cara koordinasi dan konsolidasi dengan aparat keamanan, masyarakat, dan aparat pemerintah daerah agar jika muncul keadaan buruk dapat diminimalisasi. Selain itu juga program sosialisasi ke kelompok masyarakat dengan membentuk media center, buletin, rekruitmen anggota PPK dan PPS, penyiapan TPS, pendataan pemilih, menyusun anggaran 2007, mengindentifikasi pemetaan konflik dan SARA."Itu semua kegiatan sangat penting, tapi sekarang belum efektif," tandas Juri Ardiantoro. (san/)