Sistem Politik Berubah, Pidato SBY Perlu Pindah ke Istana

Jakarta - Wacana memindahkan pidato kenegaraan Presiden SBY ke Istana Negara terus mendapat tanggapan positif. Karena SBY dipilih langsung oleh rakyat, SBY tidak harus berpidato di Gedung DPR/MPR."Dulu kan dipilih MPR, jadi presiden pidato di sana. Sekarang dia dipilih rakyat, jadi dia pidato untuk rakyat. Istana Negara adalah simbol terdekat dengan lembaga kepresidenan," ujar Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA kepada detikcom, Minggu (27/8/2006).Menurut Denny, hal ini adalah konsekuensi perubahan sistem politik berupa pemilu langsung di Indonesia sejak 2004. Meskipun SBY berpidato di Istana Negara, pidato ini tetap perlu dihadiri anggota DPR, MPR, lembaga-lembaga tinggi negara. Jika kapasitas Istana tidak mencukupi, institusi-institusi terkait hadir secara perwakilan."Presiden berpidato kepada rakyat dengan disiarkan TV secara nasional, namun semua substansi pidato tetap harus bisa dikritik," lanjutnya.Denny mengusulkan agar konsep acara pidato kenegaraan memberi ruang bagi oposisi untuk menanggapi. Oposisi memberikan komentar setelah pidato presiden dan juga disiarkan secara nasional."Jadi masyarakat mendapatkan informasi yang utuh tidak hanya success story tapi juga kegagalan dan kritik terhadap pemerintah," jelasnya.Mengenai kapan waktu yang tepat, Denny melihat momen HUT RI pada 17 Agustus, masih tepat. Sebagai alternatif, Denny menambahkan momen pelantikan presiden bisa dijadikan pilihan untuk menandai setiap pertambahan tahun usia pemerintahan."Jangan lupa, selain pindah lokasi dan ada ruang untuk oposisi, pidato harus dikemas baik, menggugah dan tidak membosankan. Barulah kita benar-benar mengikuti perubahan sistem politik," tandasnya. (fay/)