Direktur Pascasarjana UGM: Tak Ada Program S3 Rp 600 Juta

Yogyakarta - Direktur Sekolah Pasca Sarjana (SPS) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof Dr Irwan Abdullah membantah bila UGM menyelenggarakan program S3 Antar-bidang untuk kelas eksekutif dengan biaya hingga Rp 600 juta per mahasiswa. Kasus itu sengaja dihembuskan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan pendidikan di UGM.Hal itu diungkapkan Irwan Abdullah kepada wartawan seusai bertemu dengan Ketua Tim Investigasi yang dibentuk Rektor UGM untuk mengklarifikasi kasus tersebut di kantor Pusat UGM di Bulaksumur, Yogyakarta, Jumat (25/8/2006)."Tidak ada itu. Kami tidak punya program non reguler khusus untuk eksekutif yang diselenggarakan di Jakarta, apalagi dengan biaya Rp 600 juta. Biayaprogram pascasarjana SPP-nya hanya Rp 6 juta," kata Irwan.Menurut dia, isu program doktor non reguler yang disebut program eksekutif, itu sengaja dihembuskan pihak tertentu untuk menjatuhkan. Selama ini pihaknya selalu menjunjung tinggi wibawa UGM termasuk menjaga mutu pendidikannya. SPS di UGM ada tujuh bidang ilmu yang ditawarkan termasuk S3 Antar-bidang dengan biayaRp 12 juta tiap orang pertahun atau Rp 6 juta per semester."Kalau biayanya sampai Rp 600 juta, jelas tidak ada. Saya juga sudah cek langsung ke sejumlah mahasiswa, tidak ada dari mereka yang membayar hingga Rp 600 juta," tambahnya.Dia mengatakan untuk mengklarifikasi kasus tersebut pihaknya bersedia diperiksa untuk memberikan penjelasan kepada tim maupun rektor. Bahkan masalah aliran dana untuk program tersebut pihaknya juga bersedia diperiksa. "Saya siap biar segera bisa diselesaikan," imbuh staf pengajar jurusan Antropologi UGM itu.Ditanya soal adanya sejumlah dosen senior dan pihak ketiga yang ikut serta dalam merekrut calon mahasiswa, dia mengakui ada beberapa dosen senior UGM yang ikut membantu mempromosikan S3 UGM. "Seperti Pak Gunawan itu kapasitasnya hanya membantu kami dalam mempromosikan, tetapi tetap dalam koridor dan kendali mutu yang ada," katanya.Selain Direktur Sekolah Pasca Sarjana UGM yang diklarifikasi oleh tim, Prof Dr Gunawan Sumodiningrat, dosen Fakultas Ekonomi UGM yang juga Dirjen Pemberdayaan Sosial pada Departemen Sosial RI juga ikut dimintai penjelasan. (wiq/)