Tolak Pungutan Sekolah, Pelajar SMA di Yogya Demo

Yogyakarta - Pelajar SMA yang tergabung Aliansi OSIS Yogyakarta (ASOY) menggelar aksi demo menolak adanya berbagai pungutan di sekolah. Mereka juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar mendengarkan keluh-kesah siswa dan orangtuan/wali murid tentang mahalnya biaya pendidikan di Yogyakarta.Aksi siang ini, Jumat (25/8/2006) digelar di kantor Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Yogyakarta di Jl Bumijo. Para pelajar SMA yang ikut demo itu sebagian besar adalah pelajar SMA negeri di Kota Yogyakarta dan Bantul. Saat menggelar aksi, mereka juga masih mengenakan seragam sekolah masing-masing.Meski saat berorasi tidak selancar mahasiswa yang terbiasa turun ke jalan, mereka dengan lantang menggunakan pengeras suara menyuarakan keprihatinan mengenai biaya pendidikan yang mahal dan banyaknya pungutan di berbagai sekolah di Yogyakarta. Beberapa poster pun dibawa oleh masing-masing siswa. Poster itu bertuliskan "bubarkan komite sekolah, Bapak SBY lindungi kami dari teror, Adili kepala sekolah yang mroyek, jangan eksploitasi kami." Mereka juga meneriakkan yel-yel, sekolah mahal bubarkan saja dan sekolah gratis sekarang juga. Mereka juga mempelesetkan singkatan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) menjadi Manajemen Berbisnis di Sekolah.Salah seorang siswa yang juga koordinator aksi, Krisna Amrullah, dalam orasinya menyatakan pihaknya merasa prihatin masih adanya sekolah negeri yang memungut biaya pendidikan yang tinggi kepada siswa. Biaya mahal itu antara lain pungutan uang gedung, uang seragam, uang peralatan dan kegiatan ekstrakurikuler dll. Sementara itu, orangtua/wali murid terutama di wilayah DIY sebagian besar adalah korban gempa yang rumahnya rusak. Apabila diharuskan membayar berbagai pungutan dengan besaran antara Rp 4 juta - Rp 7 juta saat mendaftar ulang sangat memberatkan. "Bagi kami, uang Rp 7 juta itu besar sekali. Kenapa sekolah negeri mahal. Orangtua kami juga jadi korban gempa, uang Rp 7 juta itu sangat berharga sekali untuk bangun rumah," katanya.Sementara itu Zia Ulhaq pelajar SMA Negeri Bantul mengatakan buntut adanya aksi menolak pungutan sekolah itu yang dilakukan pelajar maupun orangtua, beberapa siswa telah mendapat teror mental dari sekolah masing-masing. Baik kepala sekolah maupun guru mengancam dan menghalang-halangi siswa yang akan ikut aksi. "Sekolah mengancam akan memberi sanksi bila kami ikut," katanya.Saat ini, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden SBY mengenai mahalnya biaya pendidikan serta tidak adanya standardisasi penarikan biaya pendidikan di Yogyakarta. Namun pihak sekolah bersikukuh tetap menarik biaya mahal dengan alasan sekolah membutuhkan biaya tinggi, sedang subsidi dari pemerintah sangat minim. "Sekolah butuh biaya besar yang dijadikan alasan dan patokan dari sekolah dan orangtua kami yang harus menanggung semua," keluh dia.Zia mengatakan, pihaknya meminta presiden untuk mengeluarkan peraturan presiden mengenai standardisasi uang pendidikan yang dipungut dari orangtua/wali murid. Keberadaan komite sekolah ternyata tidak mampu menjembatani aspirasi orangtua/wali murid dengan pihak sekolah. "Komite sekolah hanya jadi alat stempel semua kebijakan sekolah khususnya masalah penarikan uang sekolah. Dan kami juga meminta perlindungan dari segala ancaman teror dan intimidasi dari pihak sekolah karena kami berupaya kritis," tegas dia. (nrl/)