Partai Garuda meminta informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) soal partai politik yang tak lolos verifikasi Pemilu 2024 terafiliasi dengan jaringan terorisme langsung dieksekusi sebelum diumumkan ke publik. Partai Garuda membeberkan dua aturan yang bisa menjerat keterkaitan parpol dengan jaringan terorisme.
"BNPT menginformasikan bahwa ada partai politik yang terafiliasi dan beraliran dengan kegiatan terorisme. Seharusnya tidak perlu diumumkan terlebih dahulu, tapi langsung eksekusi secara hukum. Setelah dieksekusi, baru diumumkan. Gunakan UU tentang Terorisme dan UU Partai Politik," kata Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, kepada wartawan, Rabu (15/3/2023).
Teddy mengatakan masyarakat seperti diminta bermain tebak-tebakan atas pernyataan BNPT soal dugaan afiliasi partai politik dengan jaringan terorisme. Dia mengkhawatirkan ada partai politik yang beraliran sesat berpura-pura nasionalis.
"Kalau begini, sama saja membocorkan informasi sehingga partai politik yang beraliran sesat itu waspada, berpura-pura nasionalis. Tambah lagi setelah diinformasikan, tidak disebutkan nama partai politiknya. Masyarakat seperti disuruh bermain tebak-tebakan, partai politik apakah itu?" ujar Teddy.
Teddy tak ingin muncul fitnah imbas pernyataan dari BNPT itu. Dia menilai BNPT tak seharusnya membocorkan informasi sebelum ada tindakan dari aparat mengenai parpol yang terafiliasi jaringan terorisme.
"Pada ada akhirnya timbul fitnah sana-sini dan saling tuding. Tebak-tebakan ini malah berhadiah kegaduhan dan fitnah. Kenapa harus seperti ini? Kenapa tidak langsung eksekusi? Kenapa malah sibuk melapor ke media? Ini benaran ada atau hanya ingin terlihat eksis saja?" ujar Teddy.
"Ibarat rencana mau menangkap teroris, tapi rencananya malah dibocorkan. Ini keanehan apa lagi sih?" sambung dia.
Sebelumnya, Kepala BNPT Komisaris Jenderal (Komjen) Boy Rafli Amar mengatakan paham radikal sudah mulai menyusup menjelang Pemilu 2024. Menurut dia, ada partai politik yang tak lolos verifikasi Pemilu 2024 terafiliasi dengan jaringan terorisme.
"Jadi memang benar kalau dibilang tidak ada tidak mungkin saya bilang tidak ada, tapi yang benar itu ada. Ada itu sudah ada perubahan strategi dari peluru ke kotak suara. Ini adalah salah satu siasat jaringan-jaringan yang terafiliasi termasuk kelompok intoleran untuk bisa menjadi bagian dalam pesta demokrasi untuk masuk ke dalam pesta demokrasi kita," kata Boy Rafli kepada wartawan di The St Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (13/3).
"Makanya di dalam verifikasi dan sebagai itu, kita juga diminta klarifikasi dari masyarakat bahwa ada partai-partai tertentu yang diindikasikan bahwa calon-calon pengurusnya ada afiliasi ke kelompok-kelompok jaringan teroris. Tentu kita tidak bisa ekspos di sini tapi kita berikan masukan," sambungnya.
Boy mengatakan ada satu partai politik yang terindikasi terafiliasi dengan jaringan terorisme. Namun dia tak mengatakan nama partai tersebut.
"Satu partai. Tapi saya lihat daftarnya tidak masuk. Kita harus jaga ke depan jangan sampai nanti membentuk partai baru tetapi pengurusnya itu adalah background-nya, latar belakangnya adalah kelompok intoleran, radikal, teroris. Background-nya ya, pengurusnya ya. Belum lagi platform, asas partai tentu tidak boleh lepas dari ideologi negara Pancasila," ujarnya.
Dia mengatakan partai politik yang terafiliasi paham radikal tersebut merupakan partai yang tak lolos verifikasi tahapan pemilu. Menurut dia, hal itu menjadi upaya dari jaringan terorisme untuk merusak pesta demokrasi.
"Terafiliasi ya. Dalam hal ini tidak lolos verifikasi karena ya memang kita sudah dapat masukan-masukan dari awal dan Insyaallah yang lolos ini adalah sifatnya clear. Jadi yang berapa yang tidak lolos itu yang hari ini kami katakan ada indikasi," ujar Boy.
"Kondisi-kondisi seperti ini agar menjadi kewaspadaan bagi kita bersama. Yang kedua di mata jaringan teroris lokal maupun global, hukum negara kita ini mereka anggap sebagai hukum kafir, produk kafir. Apa perlu antisipasinya? Mereka sangat pasti tidak suka dengan pesta demokrasi yang kita laksanakan. Upaya-upaya mengganggu pesta demokrasi dengan cara kekerasan apalagi mereka memang ideologi-ideologi terorisme yang berbasis kekerasan harus kita waspadai," ujarnya.
(knv/fjp)