PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) meningkatkan pelayanan penyeberangan di Kawasan Timur Indonesia, khususnya layanan perintis yang sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah Papua. Salah satu perwakilan ASDP Cabang Sorong misalnya, mengelola semua layanan penyeberangan perintis dengan 2 armada andalan, KMP Arar dan KMP Lena.
Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Shelvy Arifin mengungkapkan KMP Arar melayani wilayah operasi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Fak-Fak. Adapun lintasan yang dilayani oleh KMP Arar terdiri atas 4 trayek dengan durasi tempuh yang berbeda-beda.
Pertama, trayek Sorong - Gag dengan jarak tempuh 154 mil laut dengan durasi perjalanan selama 12 jam. Trayek Gag - Gebe ditempuh selama 5 jam dengan jarak tempuh 74 mil laut, sedangkan dari Gebe - Patani sejauh 63 mil laut dan dapat ditempuh dalam waktu 5 jam. Trayek terakhir dari Patani - Weda sejauh 65 mil laut ditempuh dalam waktu 5 jam.
"Muatan KMP Arar didominasi kendaraan kecil, pick up, dan penumpang. Barang curah juga ada, seperti sembako, dan material bangunan. Kehadiran kapal penyeberangan cukup krusial untuk kelancaran pasokan bahan pokok dan logistik," tutur Shelvy dalam keterangan tertulis, Selasa (14/3/2023).
Selanjutnya, dari wilayah Sorong-Papua, ASDP hadir dengan layanan perintis dari KMP Lema. KMP ini melayani rute Sorong - Waigeo, Sorong - Babo, dan Sorong Kokas.
Menurut Shelvy, masyarakat yang ingin berlibur ke destinasi wisata super prioritas Raja Ampat, dapat mengakses kapal ferry hingga Waisai. Lalu melanjutkan island hopping di Raja Ampat menggunakan speed boat.
"Melalui layanan kapal perintis ASDP itu, destinasi-destinasi yang disinggahi kapal perintis ASDP semakin berkembang, sehingga meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.
Ia menjelaskan ASDP sebagai salah satu bagian ekosistem pelayaran dan pelabuhan selalu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Hal ini menjadi upaya pihaknya dalam memberikan layanan prima, khususnya bagi pengguna jasa.
"Koordinasi stakeholder di pelabuhan menjadi penting guna mendukung kelancaran, keamanan, dan keselamatan layanan angkutan penyeberangan. Di pelabuhan, para pemangku kepentingan antara lain Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP), Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dinas perhubungan Provinsi dan Kabupaten, dan lainnya," ujar Shelvy.
Ia mengungkapkan ASDP banyak melayani rute pelayaran perintis yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar serta perbatasan (3TP).
"Rute-rute perintis di wilayah 3TP memiliki tantangan tersendiri yang membutuhkan koordinasi yang erat dan kuat dengan para pemangku kepentingan," imbuhnya.
Shelvy mengaku ASDP telah berusaha maksimal dalam melayani masyarakat yang berada di pulau-pulau, sebagaimana diatur oleh Kementerian Perhubungan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak BPTD XXV Papua/Papua Barat dan menyebut sinergi antara keduanya terjalin baik.
Ia berharap kerja sama ini akan berjalan lebih baik lagi ke depannya. Sehingga kehadiran ASDP makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kendati demikian, ia menyebut ada sejumlah hal yang perlu diantisipasi para pemangku kepentingan. Misalnya, saat kondisi darurat seperti cuaca ekstrem dan kebakaran; kerusakan kapal; dan kerusakan dermaga.
Oleh karena itu, ASDP secara konsisten berkoordinasi dengan BPTD, BMKG, dan stakeholder lainnya untuk mengantisipasi serta menyiapkan langkah operasional jika terdapat potensi gangguan dalam pelayaran.
Sebagai informasi, saat ini total jumlah lintasan ASDP mencapai sebanyak 311, dengan 70 persen di antaranya merupakan lintasan perintis. Demi mendukung keberlanjutan pelayanan, ASDP memastikan keseimbangan layanan antara lintasan perintis maupun komersial.
Sebagai negara kepulauan, ungkap Shelvy, peningkatan fasilitas dan pelayanan dari industri perkapalan, pelabuhan, maupun penyeberangan menjadi keharusan bagi pihaknya. Hal ini selaras dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam peningkatan akses layanan penyeberangan.
(prf/ega)
