.webp)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti aliran dana pajak senilai triliunan rupiah di Kementerian Keuangan. Menurutnya, pemerintah harus mengusut hal tersebut secara transparan.
LaNyalla menilai permasalahan tersebut bisa menjadi antitrust masyarakat kepada pemerintah. Apalagi jika ada pernyataan kalau tidak bayar pajak nanti Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa naik tiga kali lipat.
"Rakyat sudah tahu kalau pengeluaran subsidi salah satunya dari pajak. Yang diinginkan rakyat, tunjukkan bukti uang rakyat telah dikelola dengan benar," tegas LaNyalla dalam keterangan tertulis, Selasa (14/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
LaNyalla menilai masalah pajak ini juga bisa menjadi bom waktu jika tidak disikapi dengan serius oleh pemerintah.
"Untuk itu, saya mendorong transparansi pemerintah terkait aliran dana pajak bernilai triliunan rupiah tersebut. Usut dengan tuntas ke mana dana tersebut mengalir. Karena ini menyangkut penyalahgunaan uang negara dari uang rakyat," jelasnya.
Senator asal Jawa Timur itu menekankan agar pemerintah tidak menakut-nakuti rakyat kecil terkait kewajiban menunaikan pajak. Misalnya, dengan adanya pernyataan tidak bayar pajak maka BBM bisa naik tiga kali lipat.
"Karena tentunya para pejabat perpajakan harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada masyarakat. Mereka harus memperlihatkan hal yang pantas terkait pembayaran pajak. Bukan malah terkesan hidup bergelimang harta," pungkasnya.
Lihat juga Video 'Kemenkeu Banyak Cobaan: Oknum Pejabat Hedon-Transaksi Janggal Rp 300 T':
