.webp)
Direktur PKN STAN Kementerian Keuangan Rahmadi Murwanto mendorong para Duta SDGs Desa PKN STAN untuk bergerak membangun desa berbasis data-data yang telah didapat. Hal ini ia sampaikan dalam Musyawarah Nasional Duta SDGs Desa di PKN STAN, Tangerang, Senin (13/3).
"Duta SDGs Desa bukan hanya berperan sebagai mahasiswa yang terpelajar, namun saat ini juga harus memenuhi peran penting sebagai generasi muda Indonesia, yang menggunakan pikiran dan tenaga untuk bersama-sama membangun desa," ujar Rahmadi dalam keterangan tertulis, Senin (13/3/2023).
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Ivanovich Agusta menjelaskan data-data desa sebelumnya telah diberikan pada peresmian SDGs Desa Center di PKN STAN tahun lalu. Menurutnya, data-data tersebut dapat dimanfaatkan oleh Duta SDGs Desa dalam membangun desa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, A Halim Iskandar, bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tahun lalu meresmikan SDGs Desa Center di PKN STAN," katanya
"Kemendesa PDTT menunjukkan akses data-data di desa, yang bisa digunakan Duta SDGs Desa guna mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat," lanjutnya.
Di sisi lain, Kepala SDGs Desa Center PKN STAN, Tanda Setiya menyampaikan saat ini pihaknya memiliki 84 Duta SDGs Desa. Mereka merupakan mahasiswa PKN STAN yang berasal dari 29 provinsi. Adapun tugas utama mereka yakni, menyosialisasikan SDGs Desa ke sekolah dan desa-desa di wilayah tempat tinggalnya.
Di tahun 2023, para Duta SDGs Desa sudah berencana untuk mendukung pemutakhiran data SDGs Desa. Untuk saat ini, telah terkompilasi data 102.337.042 informasi warga desa by name by address, 30.490.614 data keluarga by name by address, 388.367 data ekologi rukun tetangga, yang terdapat di 62.395 desa.
Masyarakat dapat mengakses data-data desa tersebut melalui situs https://sid.kemendesa.go.id. Pada situs ini, Duta SDGs Desa menampilkan profil masing-masing desa. Sementara kepala desa sebagai admin desa dapat langsung mengunduh by name by address warganya yang membutuhkan dukungan, seperti daftar warga miskin, membutuhkan beasiswa, perawatan medis, perbaikan kondisi rumah, dan sebagainya.
Selain sosialisasi, Duta SDGs Desa juga mengajak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Bambu Pelangi, Stapala untuk mengembangkan Desa Mitra. Saat ini, sedang berjalan proses kerja sama mahasiswa antar kampus yang bertujuan untuk memperkuat pencapaian tujuan-tujuan SDGs Desa.
Di samping itu, SDGs Desa Center PKN STAN bersama para Duta SDGs Desa juga telah memperbaiki laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Pandeglang.
Sebagai informasi, sebelumnya Mendes juga telah membeberkan peta jalan SDGs Desa melalui video dalam dialog tahunan Implementasi Dokumen Program UNDP Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (16/2). Peta jalan ini akan menunjukkan langkah-langkah praktis tahunan yang bisa dilakukan pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk memajukan desa. Peta ini juga akan menjadi sumber dialog dalam musyawarah desa, hingga musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
Selain itu, Tim Kemendes PDTT juga telah mendukung Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur untuk memutakhirkan data SDGs Desa. Pemutakhiran dilakukan dengan pembaruan sistem dan pembaruan data yang bisa dilakukan oleh kepada desa dan sekretaris desa. Ratusan desa juga telah berpartisipasi sehingga data terbaru lahir pada sistem informasi desa
Tim Kemendes PDTT juga telah turun mendukung pemutakhiran data SDGs Desa 2023 di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dalam pemutakhiran ini, tim dari Kemendes PDTT membantu menangani setiap kendala di lapangan, termasuk memastikan pengelola admin desa mengetahui tata cara unduh data by name by address bagi warga yang mengalami kesulitan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan sebagainya.
Di Blitar, Tim Kemendes PDTT mendukung Pemda Kabupaten Blitar untuk menuntaskan konsolidasi data SDGs Desa. Tim juga turun langsung di Kabupaten Blitar untuk memutakhirkan data SDGs Desa di seluruh wilayah tersebut hingga melakukan pendampingan mulai dari masalah teknis admin hingga masalah psikologis relawan yang melakukan pendataan.
(akd/ega)
