.webp)
Kasus soal harta tak wajar mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun terus bergulir. Kini, terungkap pula transaksi janggal Rp 300 triliun di Kemenkeu.
Sebagaimana diketahui, Rafael Alun harus rela melepas jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II buntut perkara Mario Dandy yang menganiaya David. Sorotan tajam memang mengarah ke Rafael Alun setelah ulah Mario Dandy terungkap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usut punya usut, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) senilai Rp 56,1 miliar yang dilaporkan Rafael pada 2021 ke KPK dinilai janggal. Aset kekayaan dan profil pekerjaan Rafael dinilai tidak selaras.
Rafael lalu dipanggil tim Direktorat LHKPN KPK pada Rabu (1/3). Dia diperiksa selama 8,5 jam oleh tim KPK. Belakangan diketahui, Rafael diduga melakukan pencucian uang dengan bantuan profesional.
Temuan soal peran profesional dalam dugaan pencucian uang Rafael ini diungkap oleh PPATK. PPATK menilai ada peran pencucian uang profesional dalam aset Rafael.
Advertisement
"Kita mensinyalir ada PML (professional money launderer) yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dihubungi detikcom, Jumat (3/3/2023).
Selain itu, ada nomor rekening terkait Rafael yang telah diblokir oleh PPATK. Rekening ini diduga merupakan rekening konsultan pajak itu.
Berapa nilai transaksi rekening tersebut? Baca halaman selanjutnya.
Ada Transaksi Rp 500 M
Setelah rekening milik konsultan pajak, pemblokiran PPATK lalu menyasar rekening Rafael. PPATK menyebut nilai transaksi yang sudah diblokir dari rekening terkait Rafael Alun mencapai Rp 500 miliar.
Ivan mengatakan rekening keluarga Rafael Alun yang diblokir mulai dari istri dan anaknya. Mario Dandy Satriyo (20), salah satu anak Rafael yang viral karena kasus penganiayaan kepada anak pengurus pusat GP Ansor, Cristalino David Ozora (17), juga ikut diblokir rekeningnya.
"Iya RAT, keluarga dan semua pihak terkait. Ada beberapa puluh rekening sudah kami blokir," ujar Ivan.
"Ada lebih 40-an rekening," tambah Ivan.
Ivan mengatakan nilai uang dari rekening terkait Rafael Alun yang telah diblokir PPATK berjumlah signifikan. Dia menyebut mutasi rekening itu lebih besar dibanding Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Rafael senilai Rp 56,1 miliar.
"LHKPN tidak berbanding lurus dengan rekening. Karena LHKPN kan ada aset yang dihitung sementara rekening hanya sebatas dana. Jumlah mutasi rekening di kasus ini kami ketahui lebih besar daripada nilai LHKPN," ujar Ivan.
Nilai Transaksi Tembus Rp 500 Miliar
PPATK kemudian mengungkap nilai transaksi yang ditemukan dari puluhan rekening terkait Rafael itu. Nilai transaksinya mencapai Rp 500 miliar.
"Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya debit/kredit lebih dari Rp 500 miliar dan kemungkinan akan bertambah," ucap Ivan.
Transaksi 300 T di Kemenkeu
Terbaru, Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap soal adanya dugaan transaksi mencurigakan di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Transaksi itu disebut nilainya mencapai Rp 300 triliun.
"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 T (triliun) di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea-Cukai, itu yang hari ini," kata Mahfud di acara Townhall Meeting 'Tut Wuri Handayani: Mendorong dan Menemukan Keteladanan Politik ala Anak Muda' di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM, dilansir detikJateng, Rabu (8/3/2023).
 Menko Polhukam Mahfud Md jenguk David di RS Mayapada (Ilham/detik) |
Mahfud mengatakan KPK memang sudah menelisik dugaan transaksi mencurigakan ini. Awalnya transaksi itu ditemukan senilai Rp 500 miliar.
"Pertama KPK sudah mulai menelisik satu-satu, kemudian saya juga sudah menyampaikan laporan lain di luar yang Rp 500 miliar," kata Mahfud.
Selanjutnya, Mahfud yang juga menyebut dirinya sebagai Ketua Tim Penggerak Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengatakan transaksi itu harus segera dilacak. Hal ini katanya sudah menjadi atensi PPATK.
"Kemarin ada 69 orang (pegawai DJP) dengan nilai hanya nggak sampai triliunan, hanya ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira Rp 300 T itu harus dilacak. Saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, PPATK juga sudah nyampaikan," tegasnya.
