Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjadi pembicara di Universitas Kyoto, Jepang. Ma'ruf menceritakan pengalaman Indonesia memperkuat dialog lintas agama dan toleransi antarumat beragama dengan mengusung tema 'Pengalaman Indonesia dalam Memperkuat Dialog Lintas Agama dan Islam Moderat sebagai Kontribusi untuk Menciptakan Perdamaian Dunia' ke para mahasiswa.
"Karakter masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan tenggang rasa menjadi kunci dari kuatnya sikap toleransi dan persatuan ini," kata Ma'ruf, Rabu (8/3/2023).
Ma'ruf menjelaskan kepada mahasiswa Universitas Kyoto tentang Indonesia yang memiliki 17.000 pulau dengan 269 juta penduduk, 714 suku, serta 1.100 bahasa daerah. Sedangkan agama yang diakui secara resmi di Indonesia, lanjutnya, ada enam, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Ma'ruf mengatakan, untuk menyikapi pluralitas ini, para pendiri bangsa telah merumuskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ma'ruf menambahkan Indonesia memegang prinsip kebebasan beragama dalam dasar ideologi Pancasila dan sistem negara Indonesia yang demokratis.
"Secara umum, perbedaan pendapat di kalangan masyarakat tidak sampai menimbulkan pertikaian dan konflik yang keras. Jika terjadi benturan atau pertikaian, baik terkait dengan orientasi keagamaan, kepentingan politik atau ekonomi, masyarakat biasanya menggunakan kearifan lokal untuk meredam konflik," ungkap Ma'ruf.
"Dalam mewujudkan kebebasan beragama kami tetap menjaga prinsip toleransi yang sejatinya telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Kami memperkuat manajemen moderasi beragama untuk merawat kemajemukan dalam masyarakat Indonesia," sambung dia.
Ma'ruf lalu mengatakan ada empat bingkai pendekatan yang digunakan pemerintah dalam merawat kedamaian dan kerukunan. Empat bingkai yang dimaksud Ma'ruf yaitu bingkai teologis, bingkai politik, bingkai sosiologis, dan bingkai yuridis.
Ma'ruf menerangkan maksud bingkai teologis, yaitu mensosialisasi teologi kerukunan dan kedamaian pada tiap agama yang ada di Indonesia. Kemudian, soal bingkai politik, jelas Ma'ruf, yakni penguatan loyalitas kesepakatan nasional (al-mîtsâq al-wathanî), terutama Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lihat juga Video 'Tidak Ada Gereja Di Kota Baja':
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
(yld/aud)