Mendagri Minta Kepala Daerah-DPRD Jeli Gali Potensi buat Katrol PAD

Mendagri Minta Kepala Daerah-DPRD Jeli Gali Potensi buat Katrol PAD

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Selasa, 07 Mar 2023 21:19 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian
Foto: Kemendagri
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kepala daerah maupun DPRD harus jeli menggali potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana prinsip ekonomi, Mendagri meminta agar pendapatan harus lebih besar daripada belanja.

Hal itu disampaikan Tito dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan Workshop Nasional 2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (6/3).

"Baik kepala daerah dan stafnya, DPRD dan anggotanya yang mulia, semua harus berpikir bagaimana caranya agar menggali potensi daerah masing-masing untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal tanpa memberatkan rakyat," kata Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (7/3/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mendagri mencontohkan peningkatan PAD bisa dilakukan salah satunya dengan memperkuat UMKM. Ia menjabarkan kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memberikan kemudahan perizinan dan bantuan subsidi transportasi bagi UMKM, sehingga PAD turut meningkat.

"Bagaimana untuk memperkuat pendapatan melalui upaya memperkuat PAD, jangan tergantung (pemerintah pusat). Daerah-daerah pemekaran terutama. Pemekaran sebagai bagian dari otonomi daerah berguna untuk mempercepat pembangunan sekaligus juga pemerataan," sebut Tito.

ADVERTISEMENT

Tak kalah penting, Tito meminta pimpinan dan anggota DPRD bekerja sama dengan kepala daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. DPRD dan pemerintah kabupaten khususnya diminta untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai atau golongan.

"Nah mohonlah antara bupati dengan DPRD memiliki kesamaan visi kalau untuk bangsa, kalau untuk masalah power struggle politik itu another matter, itu adalah dinamika dari bagian demokrasi, tapi kalau bicara untuk bangsa negara, itu namanya politik negara, bedakan," ujar Tito.

(fhs/ega)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads