.webp)
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan warga yang tinggal di Jalan Tanah Merah Bawah atau di dekat Depo BBM Plumpang, Jakarta Utara, sebaiknya direlokasi. Dia mengusulkan relokasi dilakukan ke dua tempat, yakni Wisma Atlet Pademangan atau Rusun Nagrak.
"Saya ada dua pilihan (relokasi), Wisma Atlet Pademangan dan Rumah Susun (Rusun) Nagrak," kata Ida kepada wartawan, Selasa (7/3/2023).
Ida mengatakan Pemprov DKI Jakarta bisa meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) agar Wisma Atlet Pademangan dijadikan hunian warga Jalan Tanah Merah. Politikus PDIP ini mengatakan hal itu bisa dilaksanakan karena kondisi warga korban kebakaran tergolong darurat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa (Pemprov) DKI tidak minta kepada Kemensetneg agar Wisma Atlet Pademangan dibuat saja (untuk) mereka (korban kebakaran)?" tuturnya.
"Saya pikir darurat, saya yakin kok Mensetneg langsung ngasih itu kalau Pemprov DKI mau minta untuk itu ditempatin oleh saudara kita yang sedang kena musibah," tambahnya.
Ida mengatakan warga juga bisa direlokasi ke Rusun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara. Jika warga merasa berkeberatan dengan tarif sewa unit rusun tersebut, Pemprov DKI bisa memberikan subsidi kepada mereka.
"Rusun Nagrak ada 10 tower atau 11 tower yang masih kosong, itu bisa (dihuni). Kalau keberatan dengan ongkosnya, kita kasih subsidilah," ujarnya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth menilai relokasi perlu dilakukan untuk mencegah peristiwa berulang, namun dibutuhkan pendekatan terhadap warga dengan musyawarah mufakat.
"Harus direlokasi, tapi kan ada caranya nanti kalau digusur paksa kan jadi ribut. Solusinya ya Pertamina harus duduk bersama dengan warga, pasti bisalah kalau komunikasi. Harus musyawarah mufakat, nggak bisa main gusur-gusur saja," kata Kenneth kepada wartawan, Senin (6/3).
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini menilai perlunya Pemprov DKI menjadi mediator dalam musyawarah ini. Namun posisi Pemprov DKI tidak dalam menekan warga.
"Pemprov DKI menjadi wasit, sebagai mediator, duduk bersama. Kalau bisa, kita jangan menekan, itu kan objek vital yang punya Pertamina, kita nggak bisa men-judge mereka warga liar, orang mereka punya sertifikat," ujar Kenneth.
Pemerintah masih membahas rencana relokasi Depo BBM Plumpang atau warga sekitar pascakebakaran yang menewaskan 19 orang. Warga korban kebakaran depo Plumpang menolak dipindah.
(haf/haf)
