.webp)
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyampaikan belasungkawa kepada korban kebakaran Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara. Musibah tersebut menjadi tragedi yang sangat memilukan dan perlu mendapatkan atensi bersama dalam pengelolaan keamanan energi (energy security) di Indonesia.
Tempat penyimpanan (Depo) BBM adalah instalasi strategis dan berbahaya yang perlu dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, lanjutnya, fakta jarak antara depo dengan pemukiman penduduk yang sangat sempit perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ini akan menjadi pilihan kebijakan yang mesti berani diambil dengan cermat dan penuh pertanggungjawaban.
"Kita menyampaikan duka mendalam atas tragedi ini. Semoga ini adalah kejadian memilukan terakhir. Sehingga diperlukan adanya langkah kebijakan yang berani agar kejadian serupa tidak terulang. Kita pahami bersama bahwa jarak depo dengan pemukiman berimplikasi pada potensi terjadinya musibah berbahaya. Ini sudah kejadian, karenanya selain penanganan dan bantuan bagi para korban, yang juga sangat penting adalah apa langkah mitigasinya ke depan. Saling menyalahkan tentu bukanlah sikap yang bijak menyikapi musibah ini," kata Syarief Hasan dalam keterangannya, Senin (6/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, saat ini, pilihan kebijakan hanya ada dua yakni depo dipindahkan atau penduduk direlokasi. Menurutnya, kedua pilihan tersebut akan menyisakan implikasi lanjutan.
Jika depo dipindahkan maka bisa berdampak pada kelancaran penyediaan dan distribusi BBM. Apalagi Depo Plumpang memasok 20 persen kebutuhan BBM harian nasional atau 25 persen dari total kebutuhan SPBU Pertamina. Belum lagi faktor pembangunan depo baru yang bakal memakan waktu lama.
Namun jika pilihan relokasi penduduk maka harus dipastikan koordinasi dan prosesnya berjalan dengan baik tanpa pemaksaan. Menurutnya, perlu kesepahaman bersama bahwa lokasi dekat depo memang sangat rawan kecelakaan dan berbahaya.
"Yang terpenting dari tragedi ini adalah pembelajaran dan fokus mencari solusi. Dari 2 pilihan kebijakan yang sangat mungkin untuk diambil, harus dipastikan pilihan mana yang memiliki risiko terkecil. Risiko ini dilihat dari banyak perspektif: keselamatan penduduk, keamanan energi, maupun keberlanjutan lingkungan," ungkapnya.
Hak-hak penduduk mesti dipenuhi, ganti kerugian yang sewajarnya, serta lokasi relokasi yang berkeadilan bagi penduduk. Jangan sampai ada stigma atas lahan yang selama ini ditempati oleh penduduk, semua perlu dibicarakan dengan baik-baik.
"Untuk instalasi strategis dan berbahaya, adanya zona pembatas (buffer zone) tentu kemestian. Tragedi Depo Plumpang ini juga menjadi pembelajaran bagi instalasi serupa di wilayah lainnya, juga untuk BUMN-BUMN lainnya. Saya berharap kejadian ini tidak kembali berulang, sekaligus jadi momentum menata keamanan energi untuk sektor-sektor lainnya," tutupnya.
(fhs/ega)
