DPD Diusulkan Jadi Lembaga Pertimbangan Otda

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diusulkan menjadi lembaga Pertimbangan Otonomi Daerah (Otda). Dengan demikian pertimbangan otda tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat.Usulan tersebut disampaikan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita saat berpidato dalam Sidang Paripurna Khusus DPD, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2006).Ginandjar juga mengatakan, masalah lainnya yang muncul akibat otda adalah pemekaran wilayah yang cenderung berlebihan. Padahal selama ini belum dilakukan penelitian yang komprehensif mengenai kelayakan ekonomi dan jaminan perkembangan daerah tersebut."Dalam banyak hal, pemekaran wilayah cenderung memunculkan kesulitan. Sudah saatnya pemerintah melakukan langkah strategis seperti penelitian jumlah provinsi, kabupaten/kota yang ideal bagi Indonesia masa depan," tutur Ginandjar.Ginandjar juga menyinggung soal UU Sektoral yang tidak sejalan dengan UU 32/2004 tentang Pemda. Termasuk juga banyaknya perda yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak berorientasi pada kepentingan umum."Diharapkan pemerintah memberikan teladan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang konsisten dengan prinsip otda. Sekaligus mengarahkan agar pembuatan perda berorientasi pada pelayanan umum dan partisipatif," kata Ginandjar. (djo/)