Pembangunan Perbatasan dan Pulau Terluar Mulai Masuk APBN 2007

Jakarta - Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar Republik Indonesia (RI). Pembangunan tersebut akan mulai dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2007 mendatang. Targetnya, mengurangi kesenjangan dengan daerah perbatasan negara tetangga yang notabene memiliki kondisi sosial ekonomi lebih maju.Pernyataan tersebut disampaikan Presiden SBY saat memberi keterangan pemerintah dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengenai kebijakan pembangunan daerah, di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2006)."Ini bukan saja didasarkan kenyataan bahwa daerah itu memang tertinggal namun juga punya arti penting yaitu menjaga keutuhan dan persatuan bangsa," kata SBY.Presiden memaparkan kondisi daerah perbatasan saat ini memang sangat memprihatinkan. Hal itu terlihat dari minimnya keberadaan sarana pelayanan publik untuk pemerintahan, pendidikan dan kesehatan. Sementara yang ada pun biasanya terletak jauh di daratan pulau utama. Kondisi ini sedikit banyak mempengaruhi ketertiban dan keamanan wilayah RI di sepanjang perbatasan.Untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyusun rencana tata ruang pada 10 kawasan perbatasan. Ada 4 langkah pembangunan yang tercantum di dalamnya yaitu peningkatan sarana pertumbuhan lokal, pemutakhiran data daerah tertinggal, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, dan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal."Di bawah koordinasi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal secara khusus saya menugasi. Departemen Kelautan dan Perikanan menangani pembangunan pulau-pulau terluar. Departemen Sosial saya tugasi menangani komunitas adat terpencil sedangkan TNI secara aktif membangun pos-pos pengamanan untuk pulau-pulau itu dari setiap gangguan," tambah SBY. (ken/)