DPD: Angka Kemiskinan Bertambah

Jakarta - Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 16 Agustus mengatakan angka kemiskinan di Indonesia berkurang, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebaliknya. Menurut DPD, angka kemiskinan di Indonesia bertambah besar.Pernyataan soal naiknya angka kemiskinan itu disampaikan Ketua DPD RI Ginandjar Kartasasmita dalam pidatonya di sidang Paripurna Khusus DPD di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2006). Dikatakan Ginandjar, DPD menilai bangsa ini tengah menghadapi tiga masalah berat yang saling berkaitan. Ketiga masalah itu adalah kemiskinan, pangan, dan energi. "Di satu sisi telah terjadi pertambahan penduduk miskin yang lahan pertaniannya beralih fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, dan jalan. Terjadi pula degradasi lahan," kata Ginandjar.Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan kebijakan tata ruang yang memberikan jaminan terhadap ketahanan pangan dan kebijakan energi nasional."Pemantapan ketahanan pangan hanya bisa diwujudkan melalui kerjasama kolektif dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pengolah, pemasar, dan konsumen," ujar Ginandjar.Di bidang energi, DPD menilai, kebijakan diversifikasi energi oleh permintah sebagai langkah awal yang baik. Namun, energi baru dan terbarukan harus menjadi arus utama pembangunan energi di Indonesia."Kami menyarankan pengembangan sumber energi hayati ini dikaitkan dengan penguatan ketahanan pangan," tutur Ginandjar.Pemerintah juga memandang perlu dibangunnya akses yang lebih luas kepada masyarakat miskin sehingga menjadi lebih produktif. Hal ini sangat penting untuk memutus mata rantai kemiskinan. Hal itu bisa dilakukan antara lain melalui pemberdayaan keuangan mikro, sebagai salah satu bagian sistem keuangan nasional.PendidikanIsu anggaran pendidikan 20 persen yang diamanatkan konstitusi juga menjadi perhatian DPD. DPD meminta pemerintah berpegang pada prinsip bahwa 20 persen anggaran pendapatan pusat dan daerah harus ditujukan untuk pendidikan."Kualitas pelayanan infrastruktur pendidikan, tenaga pengajar, dan tenaga pendukung non akademik merupakan faktor penentu berkembangnya sektor pendidikan," tutur Ginandjar.DPD juga menilai, pemantauan faktor-faktor yang terkait dengan pendidikan harus dilakukan dengan cermat. Naiknya anggaran pendidikan harus mampu meningkatkan pelayanan pendidikan, serta peningkatan kesetaraan dan keterkaitan antara berbagai jenjang pendidikan."Termasuk kesesuaianya dengan kebutuhan untuk meningkatkan kecerdasan dan nilai moral bangsa serta produktivitasnya," ungkap Ginandjar. (djo/)