.webp)
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengimbau seluruh pengguna jasa penyeberangan untuk mulai merencanakan perjalanan mudik Lebaran tahun 2023. Terutama, mereka yang mudik dengan menempuh rute Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk.
Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin menyatakan imbauan tersebut diberikan kepada para pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan mudik dengan kapal ferry tahun ini. Dengan demikian, perjalanan dapat berjalan dengan lancar, nyaman, tertib dan selamat.
"Kami proaktif untuk terus sosialisasi kepada calon pemudik ferry agar mulai mempersiapkan perjalanan dengan kapal ferry untuk menghindari antrian. Pertama, pemudik harus sudah mulai rencanakan jadwal berangkat, minimal H-1 sudah bertiket. Saat ini sudah tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Jadi, pengguna jasa dapat beli tiket via website atau aplikasi Ferizy," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, Shelvy juga mengingatkan para pemudik untuk tidak membeli tiket di calo. Selain online, pemudik dapat membeli tiket di gerai retail seperti Alfamart, Indomaret, Agen BRILink, dan lainnya. Pembayaran tiketnya pun dapat dilakukan melalui transfer antar bank, e-wallet, gerai retail, internet banking dan lainnya.
"Ketiga, para pemudik diharapkan mengisi data diri untuk manifest dengan lengkap dan benar, jangan gunakan data diri orang lain. Pastikan data penumpang dan kendaraan tercatat, supaya terlindungi asuransi penyeberangan," imbuhnya.
Shelvy menuturkan ASDP telah membuka penjualan tiket ferry periode Angkutan Lebaran 2023 sejak 60 hari sebelumnya mengingat waktu perjalanan libur yang semakin mendekat.
"Pengguna jasa khususnya di lintas Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk, dapat memesan tiket ferry untuk mudik Lebaran mulai dari sekarang," ucapnya.
"Pastikan beli tiket online secara mandiri hanya di Website Ferizy, Aplikasi Ferizy, atau di mitra resmi ASDP, yaitu Indomaret, Alfamart, Agen BRILink, dan Agen Finpay (Delima Point). Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan tiket dan memperlancar pelayanan di pelabuhan," sambung Shelvy.
Ia juga meminta pengguna jasa yang telah membeli tiket untuk mengatur waktu agar tidak terlambat di hari H dan melakukan check in 2 jam sebelum keberangkatan. Sebab, tiket akan kedaluwarsa jika melewati waktu jadwal masuk pelabuhan. Apabila tiba di pelabuhan tanpa memiliki tiket, maka kendaraan akan diminta untuk putar balik keluar dari pelabuhan.
Lihat juga Video 'Detik-detik Suami Lempar Istri ke Laut dari Kapal Merak-Bakauheni':
Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2023
Di lain pihak, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI menyampaikan evaluasi penyelenggaraan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 menjadi modal penting bagi pemerintah dalam upaya melancarkan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2023 mendatang.
"Dari hasil evaluasi, penyelenggaraan Angkutan Nataru yang telah dilaksanakan kemarin berjalan relatif lancar dan terkendali, dan masih ada beberapa hal yang harus dibenahi. Evaluasi ini penting bagi kami untuk mempersiapkan Angkutan Lebaran nanti, yang semoga juga dapat berjalan dengan lancar dan terkendali," paparnya.
Budi menerangkan selama penyelenggaraan Angkutan Nataru kemarin, terdapat sejumlah kejadian menonjol yang disebabkan oleh cuaca ekstrem. Misalnya pelayanan angkutan penyeberangan di Merak-Bakauheni diberhentikan sementara oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) selaku otoritas pelabuhan, yang sempat menyebabkan antrian kendaraan. Kemudian, insiden jatuhnya kendaraan dari kapal di Pelabuhan Merak.
"Cuaca ekstrem menyebabkan on time performance pelayanan transportasi relatif menurun. Ini menjadi pelajaran bagi kami, semoga cuaca ekstrem tidak terjadi di Angkutan Lebaran sehingga kami dapat berkonsentrasi melakukan pengendalian dari sisi yang lain," tuturnya.
Budi menambahkan Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Basarnas untuk meningkatkan diseminasi peringatan dini kepada masyarakat terhadap potensi terjadinya bencana akibat cuaca ekstrim. Hal ini sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana.
Selain itu, Komisi V DPR RI juga meminta Korlantas Polri untuk meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penerapan larangan dan penegakkan hukum terhadap kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang melintas di jalan umum.
