.webp)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hasto mengungkap pertemuan itu terkait dukungan agar pejabat publik menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Kemarin Ibu Mega ketemu Sri Mulyani, ibu memberi dukungan langkah seperti itu (pejabat lapor LHKPN)," kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2023).
Hasto menjelaskan bahwa PDIP telah mewajibkan kader yang menjadi pejabat publik agar melaporkan harta kekayaannya. Sedangkan kader partai yang tidak menjadi pejabat negara, harus melaporkan kekayaannya ke internal partai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PDIP mewajibkan berkali-kali kita beri instruksi kepada kader yang menjadi pejabat negara melaporkan kekayaan dan yang tidak menjadi pejabat negara melaporkan kekayaan dalam internal partai," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap banyak pejabat yang melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tak sesuai profil. Dia mengatakan ada LHKPN yang terlalu tinggi, ada pula yang terlalu rendah.
"Ini kebetulan ada satu peristiwa, sebetulnya banyak pejabat kita yang melaporkan harta kekayaannya kalau kita lihat profilnya nggak match (cocok)," ujar Alexander kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).
"Kalau kita lihat pekerjaan yang bersangkutan selaku penyelenggara negara atau sebagai ASN, itu nggak cocok," kata dia.
Alexander menyebut dirinya banyak menerima laporan ada LHKPN pejabat dengan nilai tinggi mencapai puluhan miliar. Namun, katanya, ada juga pejabat yang sangat rendah LHKPN-nya hingga dicurigai ada aset disembunyikan.
"Saya juga dapat forward, ternyata pejabat keuangan kaya-kayakan, sampai ada yang sampai Rp 50-60 (miliar) banyak seperti itu. Nah ada juga yang menyampaikannya sekalipun, dia pejabat, sangat rendah. Jadi tidak hanya yang tinggi saja yang akan kita klarifikasi, termasuk yang kita duga yang, ini, ini yang melaporkan rendah belum benar juga. Ini jangan-jangan banyak aset yang diatasnamakan orang lain dan tidak dilaporkan, kan seperti itu," kata dia.
"Kalau kita lihat posisinya cukup strategis tapi laporannya sangat rendah, nilai cashnya di bawah Rp 100 juta. Penghasilan dia per bulan puluhan juta. Nah, ini kita kan juga bertanya-tanya. Utang nggak ada," tambahnya.
Simak selengkapnya pada halaman berikut.
"Oleh karena itu pendidikan integritas itu dibutuhkan, paling tidak, para pejabat penyelenggara itu kita tuntut untuk jujur dalam mengisi LHKPN," kata dia.
Alexander mengatakan KPK tidak mungkin mengawasi semua pejabat saat mengisi LHKPN. Dia mengajak masyarakat membantu KPK dalam mengawasi harta pejabat yang dianggap tak wajar.
"Kita memang nggak mungkin mengawasi seluruh penyelenggara negara apalagi di posisi strategis tadi. Misalnya aparat penegak hukum, mereka kan wajib melaporkan. Sejauh mana sih mereka berintegritas hakim, jaksa, polisi. Masyarakat bisa cek. Kami juga berharap. Kenapa sih yang diawasi sekarang itu hanya hartanya si Rafael padahal banyak pejabat lain. Coba teman-teman cek kemudian diviralkan, banyak yang gerah kan itu kan juga jadi salah satu agar pejabat tidak macam-macam," ujarnya.
