Otonomi Daerah Tidak Selalu Berarti Pemekaran Wilayah

Jakarta - Otonomi daerah identik dengan kemandirian. Daerah diberi beberapa hak dan kewenangan untuk mengatur urusan internalnya sendiri. Tapi apakah benar otonomi daerah identik dengan pemekaran wilayah? Ketua DPD RI Ginandjar Kartasasmita membenarkan hal tersebut. "Sekarang ini otonomi kan selalu diartikan sebagai pemekaran dan pemekaran," ucapnya ketika ditemui wartawan sebelum acara DPD RI dan APPSI Dinner Gathering di Hotel Crowne Plaza, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (22/08/2006). Tapi Ginandjar kemudian mempertanyakan apakah pemekaran tersebut membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah menelan biaya yang tidak sedikit karena tiap wilayah yang baru akan membutuhkan perangkat aparat dan infrastruktur yang baru pula. Alih-alih membawa manfaat, uang yang sudah digelontorkan untuk pembiayaan malah jadi sia-sia karena masyarakat di bawah tidak merasakan langsung kegunaannya."Persisnya Indonesia perlu berapa provinsi atau kabupaten atas dasardemografis, ekonomis", imbuh Ginandjar. Ia juga mengagendakan pembahasan isu ini pada sidang paripurna khusus antara Presiden SBY dengan DPD RI, Rabu 23 Agustus besok. Tanpa ragu-ragu ketua DPD ini mengatakan daerah yang selalu disubsidi terus lebih baik digabung saja. "Otonomi tidak ada gunanya bila daerah otonom tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan. Jadi otonomi itu untuk kesejahteraan," tandasnya. (ahm/)