Simpan Data BPS, Pengamat Ekonomi Bisa Dituduh Kriminal

Jakarta - Para pengamat ekonomi yang mengaku telah mengantongi data BPS sebelum mendapat pengumuman resmi, harus waspada. Karena mereka bisa saja dikenai tuduhan pidana telah melakukan tindak kriminal. "Mereka yang punya (data) terlebih dahulu sebelum BPS sendiri mengumumkan (1 September 2006), itu jadi masalah hukum tersendiri. Orang yang mengambil data BPS dari luar, itu kriminal. Bisa diinvestigasi," kata Mensesneg Yusril Ihza Mahendra yang dicegat wartawan di Kantor Presiden, Jakarta (22/8/2006).Yusril menjelaskan, aturan mengenai perlindungan terhadap data BPS yang belum resmi diumumkan lembaga bersangkutan ada di dalam UU BPS. Karenanya pemerintah tidak mau ambil risiko hukum gunakan data tersebut sebagai bahan penyusun pidato kenegaraan presiden tentang nota keuangan dan pengantar RAPBN di hadapan DPR tiap 16 Agustus setiap tahunnya. Penggunaan data yang diumumkan BPS pada tahun sebelumnya adalah konsekuensi dari pilihan tersebut. Sebab data terbaru baru resmi diumumkan dua minggu setelah pidato itu. Praktek demikian telah berjalan sejak Kwik Kian Gie yang saat menjabat sebagai Menteri Keuangan memajukan dimulainya tahun anggaran dari April menjadi Januari pada setiap tahunnya. "Sekarang kan orang baru menyadari hal itu. Orang kan tidak pernah tanyakan ini pada waktu pemerintah Gus Dur atau Megawati misalnya," ungkap Yusril.Lebih lanjut dikatakan, bila saat ini menjabat sebagai Presiden maka dirinya akan 'melawan' para pengamat ekonomi yang mengkritik penggunaan data lama itu. Perlawanan itu ditunjukkan dengan mempertanyakan bagaimana dan dari mana mereka mendapatkan data-data itu. "Kalau Drajat wibowo yang jadi presiden, akan saya tanyakan hal sama. Saya akan jadi pengkritik dia. Kenapa Anda gunakan data lama. Apa kira-kira jawaban dia? Gak bisa jawab juga," imbuhnya. Apakah pemerintah berniat menggugat pengamat ekonomi yang kemarin mengkritiknya? "Kalau saya, akan saya lawan. Tapi Pak Presiden (SBY) kan bisa lain" jawabnya. (ahm/)