Pemerintah Jangan Gegabah dalam Pengiriman Pasukan ke Libanon

Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Abdillah Toha berharap pemerintah tidak terlalu gegabah dalam mengirimkan pasukan perdamaian ke Libanon. Pemerintah diminta untuk mempelajari rule of engangement (aturan pertempuran) sebelum memberangkatkan pasukan."Pemerintah jangan bernafsu kirim pasukan ke sana, nanti bisa-bisa terjebak dalam mandat operasi yang membahayakan posisi militer dan politik kita," ujar Abdillah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2006).Apalagi, PBB hingga saat ini belum memiliki kesepakatan atas mandat yang akan diberikan kepada pasukan perdamaian tersebut. Dijelaskan dia, sangat dimungkinkan akan keluar resolusi baru PBB setelah Resolusi Nomor 1701. "Kabarnya ada resolusi baru. Itu yang harus dipelajari," tegasnya.Menanggapi penolakan Israel atas masuknya pasukan perdamaian yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengannya, Abdillah yang juga politisi PAN menilai Israel tidak memiliki hak untuk menolak pasukan perdamaian tersebut. Pasukan perdamaian, imbuh dia, tidak dikirim ke Israel, melainkan ke Libanon untuk mewujudkan perdamaian di sana. "Itu wewenang ada di PBB," tandasnya.Abdillah juga menyatakan penolakannya jika pengiriman pasukan perdamaian oleh pemerintah bertujuan untuk melucuti persenjataan gerilyawan Hizbullah. "Kalau untuk melucuti harus kita tolak. Kita bukan kerja untuk Israel," tegasnya lagi.Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi I DPR Ade Daud Nasution. "Kalau tujuan pasukan PBB itu untuk melucuti Hizbullah, saya dan fraksi menolak itu. Kalau memang tujuannya itu, lebih baik tidak usah berangkat," ujar Ade di Gedung DPR. Selain itu, Ade menilai rencana pelucutan tersebut tidak akan berhasil. Hizbullah memiliki dukungan kuat dari rakyat Libanon. Belum lagi adanya dukungan finansial dan persenjataan dari Iran dan Suriah."Urusan bisa panjang dan pasti tidak didukung. Ini bisa jadi persoalan bagi umat Islam," tandas politisi PBR ini.Ade juga berharap, keberangkatan pasukan asal Indonesia bukanlah sekadar ikut-ikutan dan tanpa rencana yang matang. "Jangan cuma buat gagah-gagahan saja," tukas dia. (asy/)