Diduga Catut Nama Guterres, Pengurus Kokpit Diperiksa

Semarang - Beberapa pengurus Komite Nasional Korban Politik Timor Timur (Kokpit) diperiksa penyidik Polda Jateng karena diduga memalsukan tanda tangan Eurico Guterres untuk meminta dana ke Gubernur Jateng Mardiyanto. Ketua Umum DPP Kokpit Batista Suka Kefi terlihat datang bersama sejumlah pengurusnya. Dalam kasus pemalsuan ini, mereka diperiksa untuk kali pertama. Pemeriksaan berlangsung tertutup di Ruang Opsnal III Direskrim Polda Jateng. Ketika dikonfirmasi wartawan, Batista mengaku tidak ikut diperiksa, tapi hanya mendampingi rekan-rekannya. Dia juga enggan menyebutkan berapa banyak pengurus dan anggota Kokpit yang diperiksa polisi. Batista membantah telah memalsukan tanda tangan Eurico Guterres. "Saya hanya diminta bantuan oleh orang dekat Guterres untuk mencarikan dana. Saya tak punya niat sedikit pun memalsukan tanda tangan Guterres," kata dia. Mengenai protes pengurus Uni Timor Aswain (Untas), Batista tak menjawab dengan jelas. Ia hanya mengutarakan soal mengapa pihaknya mengajukan dana sebesar Rp 298,1 juta ke Gubernur Jateng. "Saya hanya membawa proposal dana, tak memalsukan tanda tangan. Tanda tangan (Guterres) itu saya peroleh dari orang dekat Guterres di Lapas Cipinang," ungkapnya. Secara kelembagaan, Kokpit memang tak tercantum sebagai pihak yang mengajukan dana bantuan ke gubernur. Namun dalam proposal tertanggal Juni 2006, nama Batista ada. Sehingga sejumlah orang eks Timtim yang tergabung dalam Untas memprotes Kokpit hari ini. Dalam proposal itu, Guterees disebutkan mengajukan dana sebagai bekal PK ke MA. Poin-poin anggaran yang dimintakan dana, antara lain, pengumpulan saksi dan fakta di Timor Leste, pengumpulan fakta dan saksi di Kupang, dan proses PK di Jakarta. Eurico Guterres adalah Wakil Panglima Attarak (pejuang pro integrasi). Dia divonis 10 tahun karena didakwa melanggar HAM. Sejak 4 Mei 2006 lalu, Guterres yang kini menjadi Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Nusa Tenggara Timur (NTT) itu ditahan di Lapas Cipinang Jakarta. (asy/)