Negara Wajib Ciptakan Rasa Aman dari Bencana

Jakarta - Peneliti LIPI Jan Sopaheluwakan berharap pemerintah segera mengimplementasikan sistem peringatan dini tsunami. Ini sangat perlu untuk mengurangi risiko bencana alam seperti yang terjadi akhir-akhir ini.Jan yang juga menjabat sebagai Deputi Ilmu Kebumian LIPI menuturkan, pengurangan risiko bencana alam ini bertautan erat dengan masalah keamanan manusia dan lingkungan.Menurut Jan dalam diskusi tentang bencana alam, refleksi pembelajaran di antara musibah dan berkah di Gedung LIPI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (22/8/2006), selama ini kalau berbicara tentang keamanan, persepsi masyarakat hanya mencakup keamanan nasional saja. Padahal bencana alam termasuk di dalamnya."Adalah kewajiban negara untuk menyiapkan rasa aman bagi setiap warga negara, termasuk rasa aman terhadap risiko terkena bencana," ujarnya.Soal sistem peringatan dini, implementasi keputusan ini, katanya, masih harus dibuktikan di kemudian hari, terutama dari sisi konsistensi, keberlanjutan dan daya tahan. Tantangan terbesar dalam menyikapi pengelolaan bencana di Indonesia adalah masalah keberlanjutan.Menurutnya, bagaimana kita harus sustainable ada dua faktor penting. Yang pertama, keberpihakan pemerintah dengan jalan memasukkan bencana dalam praktek-praktek pembangunan. Dan kedua, menyangkut penerapan teknologi, khususnya soal sistem peringatan dini.Dia juga mengungkapkan, dalam operasionalisasi sistem peringatan dini tsunami ini, salah satu faktor yang mengancam keberlanjutan adalah masalah biaya karena sistem telekomunikasi yang diandalkan selama ini berbasis satelit. Karena itu ia mengusulkan adanya energi alternatif non BBM, seperti energi hidrogen.Dengan mengembangkan teknologi hidrogen sebagai pembangkit energi di pelosok Indonesia, maka akan terjadi peningkatan perekonomian yang lebih merata dan daya tahan masyarakat dalam menghadapi bencana lebih kuat. (umi/)