Dinilai Rugikan Petani, Pemerintah Diminta Evaluasi Ulang HET Gabah

ADVERTISEMENT

Dinilai Rugikan Petani, Pemerintah Diminta Evaluasi Ulang HET Gabah

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Selasa, 28 Feb 2023 15:25 WIB
Produksi beras di pabrik penggiling padi Desa Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, terhenti akibat minimnya stok gabah dari petani.
Foto: Fathnur Rohman
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menyayangkan langkah Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah dan beras. Menurutnya penetapan HET gabah dan beras berada jauh di bawah standar, yakni hanya Rp 4.550 per kilogram (Kg). Kebijakan harga bawah gabah Rp 4.200 dan harga batas atas Rp 4.550 per Kg ini pun dinilainya merugikan petani.

"Hal ini dikarenakan kebijakan ini cenderung abai terhadap fakta-fakta bahwa terjadi peningkatan biaya produksi dan modal yang ditanggung petani," ujar Syarief Hasan dalam keterangannya, Selasa (28/2/2023).

Dia menekankan Bapanas seharusnya menjadikan naiknya biaya produksi, kenaikan harga pupuk, kenaikan sewa tanah, hingga kenaikan biaya upah pekerja dan buruh tani sebagai acuan dalam menetapkan HET. Dengan begitu harga yang ditetapkan sesuai dan sebanding dengan tanggungan dan pengeluaran para petani, khususnya petani kecil.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendesak pemerintah untuk mengevaluasi HET gabah dan beras. "Pemerintah harus mengevaluasi sehingga petani tidak merugi. Bagaimana bisa, presiden memiliki visi swasembada pangan tetapi petani tidak diperhatikan kesejahteraannya karena harga beli hasil pertaniannya sangat rendah," katanya.

Di sisi lain, ia juga mendorong agar Bapanas tidak hanya mengundang korporasi, melainkan juga berdialog dengan para petani.

"Bapanas jangan hanya berkoordinasi dengan korporasi pangan yang sudah besar tetapi juga harus berdialog dengan petani dan kelompok-kelompok tani yang ada. Jangan hanya korporasi yang diuntungkan tapi petani malah tidak diuntungkan sama sekali," katanya.

Guru Besar bidang Manajemen UMKM ini juga menyebut UMKM pangan harus ikut dilibatkan dalam penetapan HET gabah dan padi.

"Pemerintah juga harusnya melibatkan dan menyerap aspirasi UMKM dan Koperasi yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. HET yang ditetapkan Pemerintah harus berimbang dan tidak boleh merugikan petani dan pelaku usaha pertanian yang masih kecil," tuturnya.

Lebih lanjut Syarief Hasan mengungkapkan penyerapan beras sebagai cadangan harus memperhatikan kesejahteraan petani.

"Sangat disesalkan ketika memasuki panen raya di berbagai daerah namun petani malah tidak merasakan keuntungan. Kesejahteraan petani harus diperhatikan, sehingga mereka gembira dan semangat untuk terus memajukan pertanian di Indonesia," ungkapnya.

Ia melanjutkan, Fraksi Partai Demokrat akan terus mendesak pemerintah menaikkan HET gabah dan beras. Hal ini dilakukan demi kesejahteraan kelompok petani.

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat akan terus mendesak pemerintah untuk menaikkan HET gabah dan beras secara proporsional dan memperhatikan kesejahteraan petani, bukan hanya korporasi," tukasnya

(prf/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT