.webp)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan lebih dari 60 ribu desa sudah menggunakan data statistik SDGs Desa dalam perencanaan pembangunan dan anggaran sejak 2021. Ia meyakini dua tahun lagi desa-desa bisa mandiri dalam hal pendataan.
"Mulai akhir 2021, perencanaan pembangunan dan anggaran lebih dari 60 ribu desa sudah berdasarkan data statistik SDGs Desa. Ini berlanjut pada tahun berikutnya. Jika terus dijalankan, saya yakin dua tahun lagi desa-desa sudah autopilot dalam hal pendataan," jelas Halim Iskandar dalam keterangan tertulis, Selasa (28/2/2023).
Halim Iskandar menekankan untuk mewujudkan autopilot pendataan, harus ada seorang kepala urusan atau kepala seksi yang ditugaskan memperbarui data secara berkala. Ia menggarisbawahi hasil olahan dan analisis data harus digunakan setiap tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Desa harus menunjuk petugas ini. Tiap kali ada warga lahir, meninggal, pindah, ia harus memasukkan ke dalam data SDGs Desa," terang dia.
Mendes menambahkan peta jalan SDGs Desa menunjukkan langkah-langkah praktis tahunan yang bisa dilakukan pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk memajukan desa. Ini menjadi sumber dialog dalam musyawarah desa, hingga musyawarah perencananan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
Guna membantu pendataan desa, Kemendes PDTT menurunkan tim untuk menuntaskan pemutakhiran data di kabupaten dan kota yang sudah mendekati penyelesaian pendataan.
"Kami ditugaskan ke Kebumen, yang sebelumnya telah menyelesaikan pendataan di 449 desa," tutur Kepala Pusat Penyusunan Rencana Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi La Ode Muhajirin.
"Pada hari pertama termutakhirkan 4.428 data warga, 2.736 data keluarga, 296 data wilayah rukun tetangga, dan 52 perbaikan kuesioner desa. Kami yakin bertambah pada hari-hari berikut, karena mulai terbiasa mengisikannya," tutur Muhajirin.
Ia menekankan data olahan itu penting untuk desa, agar tepat menentukan pemanfaat berbagai program pembangunan desa. Contohnya, untuk menentukan peserta posyandu, penerima beasiswa, peserta padat karya tunai desa, dan sebagainya.
"Karena tersaji daftar nama dan alamat rinci sampai RT dan RW, mudah menentukan warga manakah yang membutuhkan layanan posyandu, mana anak yang membutuhkan beasiswa, mana pemuda yang masih menganggur," terang Muhajirin.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Kebumen Cokro Aminoto menyatakan tim dari Kemendes PDTT membantu menangani setiap kendala di lapangan, seperti kesulitan dalam mengisikan pengguna dan kode masuk. Tim Kemendes, lanjut Cokro, juga mempermudah pengembalian akun yang sudah terlupakan.
Kemendes PDTT juga memastikan pengelola admin desa mengetahui tata cara unduh data by name by address bagi warga yang mengalami kesulitan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan sebagainya dalam situs https://sid.kemendesa.go.id.
Sebelumnya, tim Kemendes PDTT juga telah mendukung Kabupaten Bojonegoro untuk memutakhirkan data SDGs Desa. Ratusan desa segera berpartisipasi, sehingga data terbaru lahir pada sistem informasi desa.
Lihat juga Video 'Ma'ruf soal Usulan Jabatan Kades 9 Tahun: Maslahat atau Tidak':
