BPS Akan Dimintai Klarifikasi Data Kemiskinan

Jakarta - Data kemiskinan yang dilansir Presiden SBY dalam pidato kenegaraannya 16 Agustus lalu dianggap data basi. Anggota DPR pun akan meminta klarifikasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS)."Saya belum bisa memberikan komentar. Saya masih akan melakukan klarifikasi. Saya akan minta data dari BPS, mungkin dalam seminggu ini," ungkap anggota DPR dari FPAN Didik J Racbini.Didik menyampaikan hal itu kepada detikcom di sela acara Silaturahmi Nasional Kader Eksekutif dan Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (21/8/2006).Ketua Komisi VI DPR itu berjanji akan melakukan komunikasi dengan pemerintah seputar masalah ini. "Jadi sekali lagi sampai sekarang saya tidak bisa berkomentar apapun tentang data kemiskinan," ujarnya.Angka kemiskinan yang dibeberkan SBY di depan DPR menggambarkan penurunan dari 23,4 persen pada 1999 menjadi 16 persen pada tahun 2005.Data tersebut masih dipakai karena Badan Pusat Statistik (BPS) belum mengeluarkan data terbaru per tahun 2006.Padahal menurut sejumlah ekonom seperti Fadhil Hassan, Dradjad Wibowo, Iman Sugema, Aviliani dan Hendri Saparini, ada data terbaru kemiskinan yang semestinya digunakan.Para ekonom menyebutkan, angka kemiskinan justru mengalami kenaikan, yaitu 16 persen per Februari 2005 menjadi 18,7 persen per Juli 2005 sampai 22 persen per Maret 2006.Selain angka kemiskinan, ekonom juga menggugat data pengangguran yang digunakan SBY, yang menyebutkan pengangguran turun 11,2 persen per November 2005, menjadi 10,4 persen per Februari 2006.Data pengangguran ini dinilai tidak apple to apple (sejenis) yang biasanya menggunakan periode yang sama, yang seharusnya Februari 2005 sebesar 10,2 persen naik menjadi menjadi 10,4 persen per Februari 2006. Sedangkan perbandingan per November belum bisa digunakan karena tahun ini baru sampai Agustus. (umi/)