RI Tetap Kirim Pasukan Meski Ada Larangan Israel

Jakarta - PM Israel Ehud Olmert menyatakan pasukan perdamaian PBB harus berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengannya. Pemerintah Indonesia tidak peduli dan tetap akan mengirim pasukan sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB."Misi yang dilakukan Indonesia dan Malaysia adalah misi PBB. Misi itu mengikat semua negara, termasuk Israel," ujar Menlu Nur Hassan Wirayuda, usai menghadiri resepsi pernikahan putri ketiga Gus Dur, di Balai Sudirman, Jl Saharjo, Jakarta Selatan, Sabtu (19/8/2006).Hassan menambahkan, pengiriman pasukan perdamaian PBB merupakan bagian dari proses implementasi Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 1701."Dengan kata lain komentar pihak Israel dalam hal ini tidak relevan," tegasnya.Dia mengingatkan Indonesia sudah pernah 2 kali mengirim pasukan perdamaian ke Timur Tengah, yaitu pada tahun 1957 dan 1973. Saat itu pasukan Indonesia berperan dengan profesional."Lagipula gelar pasukan perdamaian PBB ada di wilayah Libanon, bukan di wilayah Israel," imbuhnya.Menanggapi rencana pasukan perdamian tersebut akan diterjunkan, Hassan menyatakan dalam waktu 1 atau 2 minggu ini sebanyak 3.000-3.500 pasukan siap diturunkan dari 15.000 yang direncanakan."Saat ini PBB masih dalam persiapan. Mereka sedang membahas struktur kekuatan dan rule of engangement, yaitu aturan bagaimana mandat dan petunjuk pelaksanaan dari kerja pasukan perdamaian," terang dia. (fjr/)