Kejagung & Polri Diminta Usut Korupsi Bantuan Bank Dunia

Jakarta - Bank Dunia menuduh pemerintah Indonesia menyelewengkan bantuan sebesar US$ 4,7 juta yang diberikan untuk pinjaman. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sudah menyatakan siap mengusut kasus ini.Tapi, menurut anggota Komisi XI DPR Drajad Wibowo, lebih baik kasus ini ditangani oleh lembaga penegak hukum dari internal pemerintah."Saya usulkan jangan KPK. Karena KPK kan lembaga di luar pemerintah. Lebih bagus dari kejaksaan dan kepolisian untuk menunjukkan bahwa pemerintah punya komitmen membersihkan proyek bantuan asing dari korupsi," kata Drajad usai menghadiri launching "Pekan raya nasional hutan dan masyarakat 2006" di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Sabtu (19/8/2006).Drajad juga menginginkan supaya Bank Dunia dan kontraktor dari Inggris bertanggung jawab atas kasus ini. Khusus untuk Bank Dunia, mereka bertanggung jawab karena mereka juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dana tersebut.Drajad juga sepakat dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menolak mengembalikan dana bantuan tersebut. Menurut Drajad, semua masalah harus ditanggung bersama-sama."Bank Dunia, kemudian kontraktor dari Inggris, maupun pemerintah Indonesia secara tanggung renteng menanggung kesalahan dalam proyek bantuan tersebut," pinta Drajad.Drajad juga meminta kasus ini diusut secepatnya, meskipun tidak menargetkan batasan waktu tertentu. "Makin cepat makin baik. Kalau bisa satu bulan, bagus. Kalau tiga bulan, tidak masalah," ujar politisi PAN ini. (ahm/)