.webp)
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akan bertemu dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk membahas mengenai status endemi Covid-19 di Indonesia. Budi Gunadi berencana bertemu WHO pada Mei mendatang.
"Saya sendiri kan sudah ngomong nih di level eselon satu, saya pengen ketemu Kepala WHO sendiri. Nanti rencananya di bulan Mei untuk bicara kalau kita melakukan (penetapan status endemi di Indonesia) apakah itu tepat, proper (sesuai), atau cara yang timing (waktunya) pas seperti apa," kata Budi kepada wartawan di Posyandu Balita Cempaka 3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).
Sebab menurutnya, status pandemi sebelumnya ditetapkan secara global. Oleh karenanya, Budi berencana bertemu WHO dulu untuk berkoordinasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena biar gimana, pandemi ini kan dunia, akan lebih baik kalau kita koordinasi dengan negara-negara di dunia," ujarnya.
Budi menjelaskan, WHO menyerahkan ke tiap pemerintah masing-masing terkait status endemi. Namun, menurut Budi, WHO mengimbau agar tiap negara saling menyelaraskan.
"Teman-teman WHO itu (bilang) dikembalikan ke pemerintah masing-masing. Cuma, dia kasih catatan, kalau bisa diselaraskan dengan negara-negara lain," ujarnya.
"Saya kasih tahu, sudah ada dua negara yang berencana mengubah dari pandemi ke endemi, yaitu Jepang dan Amerika Serikat. Perkiraannya itu di sekitar Mei atau Juni," pungkasnya.
Dilansir dari detikhealth, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyebut, pandemi bersifat global dan ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sehingga, semua negara harus serentak menyamakan status tersebut.
"Pandemi, kan, terjadinya global. Jadi, kita mesti melobi WHO. Saya akan datang mulai bulan Maret nanti untuk bilang Indonesia sudah beres," sebut Budi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (26/1).
Salah satu kebijakan yang bakal diterapkan adalah vaksin COVID-19 berbayar bagi yang mampu. Nantinya, vaksin COVID-19 akan dijual seharga 5-10 USD atau sekitar Rp 150 ribu. Sementara itu, vaksin COVID-19 yang gratis hanya diperuntukkan bagi penerima bantuan iuran (PBI).
"Booster kedua sampai sekarang masih gratis, memang kita ada rencana kan strategi dari pandemi ke endemi akan banyak langkah-langkah yang akan dilakukan," kata Budi.
"Intinya adalah intervensi pemerintah yang mengatur masyarakat kita kurangi, supaya partisipasi masyarakat atas kesadaran sendiri itu mulai ditingkatkan karena toh obat-obatan dan vaksinnya ada," ujar Menkes.
(yld/yld)
