Pemprov DKI tahun ini akan membeli 21 unit mobil listrik untuk pejabat, dari Pj Gubernur, Sekda, hingga Inspektorat. Namun pengadaan mobil listrik disetop tahun depan.
"Untuk 2024 kan ada pemilu. Kita fokus dulu nih. Insyaallah kita dukung pemilu. Kalau kita juga ngadain, ya, kita jor-joran, kan duit kita kan terbatas. Jadi nanti 2025. Kita fokuslah pada pemilu. Belum lagi program-program Pak Gubernur ini masih banyak yang butuh anggaran juga," kata Kepala BPAD DKI Jakarta Reza Pahlevi kepada wartawan, Selasa (21/2/2023).
Sebanyak 21 unit mobil listrik dengan harga Rp 800 juta per unit itu merupakan pengadaan pada 2023. Namun realisasi mobil listrik masih berproses.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sedang susun perkada itu. Sebelumnya kan ada KDO (kendaraan dinas operasional), pergub. Itu Direvisi lagi pasalnya. Kan harus melewati menteri dalam negeri. Tinggal mengubah bahwa Pemprov DKI dibolehkan pengadaan kendaraan listrik, satu pasal aja. Aturannya di situ harus ada pergub dulu. Revisi satu kata aja," paparnya.
Dia juga menuturkan bahwa pada 2024 nanti anggaran Pemprov DKI akan difokuskan pada penanggulangan banjir, kesehatan, NCICD, hingga macet.
"Kan (anggaran) dibatasi dengan perkada itu, anggaran terbatas tahun depan kita setop dulu pengadaan. Karena anggaran kita harus diprioritaskan ke banjir, kesehatan, NCICD, kemacetan. Itu yang jadi prioritas," sebutnya.
Simak juga 'Test Ride Motor Listrik Dipadati Pengunjung IIMS 2023, Tertarik Beli?':