.webp)
Polri menjadi institusi yang tengah mendapat banyak sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, salah satu kejadian yang dihadapi Polri melibatkan korban nyawa hingga berpengaruh pada citra Polri.
Kendati demikian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran bergerak sigap dalam mengembalikan semua kasus pada rel hukum. Transparansi dan akuntabilitas dilakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai Kapolri dan jajaran juga sigap berbenah dengan melakukan reformasi birokrasi di tubuh Polri secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan demi menjawab berbagai tantangan baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun hasil reformasi Polri dalam memberikan pelayanan publik ini baru saja diganjar penghargaan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tak hanya itu, survei dari Litbang Kompas menunjukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri meningkat.
Salah satu penyebabnya ialah hukuman mati terhadap Ferdy Sambo, Mantan Kadiv Propam Polri yang dinilai publik sebagai adanya persamaan di depan hukum, tak peduli yang bersangkutan semula jenderal bintang dua dengan jabatan strategis. Meski angkanya masih rendah, kepuasan publik telah meningkat dari 45,3 persen menjadi 49 persen.
Dalam mendukung agenda dan keberhasilan reformasi Polri ini, Said turut menyampaikan sejumlah pesan yang diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi Polri.
1. Menyempurnakan Sistem Pembinaan Personel Polri
Menurut Said, hal ini merupakan upaya preventif untuk mengurangi berbagai tindakan indisipliner dari para personel kepolisian di seluruh Tanah Air. Ia mengimbau Kapolri memastikan tidak ada lagi polisi yang menjadi backing peredaran narkoba, perjudian, prostitusi, dan perdagangan manusia.
"Praktik ini sudah merusak generasi muda, bahkan menjalar hingga ke desa-desa. Keadaan ini tentu saja mengancam masa depan kita sebagai bangsa," ungkap Said dalam keterangan tertulis, Selasa (21/2/2023).
Pihaknya juga mengapresiasi langkah Kapolri yang menyeret Jenderal Bintang Dua Teddy Minahasa ke meja hijau karena terduga terlibat jual beli barang bukti narkoba.
2. Memastikan Sistem Pengawasan Berjalan Aktif ke Semua Satuan Kerja Polri hingga Para Personel
Said mengungkapkan dalam setiap kunjungan ke daerah, dirinya masih sering menjumpai satuan polisi wilayah yang terkesan mencari-cari persoalan. Salah satunya dengan melakukan ancaman proses hukum terhadap berbagai pihak. Baik ke pelaku usaha di daerah, jajaran eksekutif dan legislatif di daerah, bahkan hingga ke pemerintah desa.
"Perilaku di atas tidak mencerminkan akuntabilitas penegakan hukum, tetapi menjadikan kewenangan hukum yang dimilikinya sebagai alat untuk menakut-nakuti. Tindakan polisi kewilayahan ini membuat para penyelenggara di daerah dan desa takut berkreasi dan berinovasi," ujar Said.
"Pelaku-pelaku ekonomi di daerah juga sulit berkembang. Bukankah peringatan seperti ini pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Sebaiknya Divisi Propam dan Irwasum Polri lebih banyak melakukan pengawasan ke bawah," imbuhnya.
3. Penghargaan dari KemenpanRB Diharap Tidak Membuat Polri Berpuas Diri
Ia meminta agar Polri terus memaksimalkan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab Polri memiliki banyak tugas dalam fungsi pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, surat-surat kendaraan bermotor, dan lain-lain.
"Kemudahan, kecepatan, dan keramahan pelayanan dengan memanfaatkan berbagai kecanggihan teknologi akan berdampak pada citra diri Polri sebagai pelayan masyarakat yang baik," sebutnya.
4. Terus Berinovasi dan Berkreasi
Said berharap agar seluruh jajaran kepolisian terus berinovasi dan berkreasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik dari kalangan Polsek, Polres, Polda, hingga Mabes Polri
"Agenda ini harus terus ditumbuhkembangkan dan dirawat agar kepercayaan publik terhadap Polri terus membaik," pungkasnya.
(ega/ega)
