Pemerintah dan DPR Bingung Danai Pasukan ke Libanon

Jakarta - Pengiriman pasukan perdamaian ke Libanon sudah mendapat lampu hijau dari DPR. Namun pengiriman itu masih mendapat rintangan. Karena dana untuk mengirimkan 1.000 pasukan itu masih belum diketahui dari pos anggaran yang mana. "Belum ada keputusan soal anggaran. Yang jelas kita beri dukungan politik untuk pengiriman itu," kata Ketua Panitia Anggaran Komisi I DPR Happy Bone Zulkarnaen di kantor Departemen Pertahanan (Dephan), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (16/8/2006). Zulkarnaen menyatakan hal itu usai pertemuan yang dihadiri Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda, Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto, dan Komisi I DPR.Bone menjelaskan, ada 3 alternatif anggaran untuk mendanai pengiriman pasukan perdamaian TNI. Yakni melalui APBN 2007, anggaran khusus, atau melalui APBNP."Namun dari pengalaman selama ini bila diambil dari APBN 2007, dikhawatirkan akan mengganggu rencana pemerintah yang telah tersusun rapi. Apalagi dengan jumlah yang cukup besar Rp 374 miliar," ujarnya. Anggaran untuk Dephan pada APBN 2007 sebesar Rp 31 triliun. Dan sekitar 42 persennya dialokasikan untuk TNI."Kalo dipotong lagi, kita khawatir akan mengganggu kinerja TNI. Selama ini kita juga mendorong agar TNI profesional dan maju," jelasnya.Kemungkinan, lanjutnya, dana untuk pengiriman ini diambil melalui anggaran khusus atau APBNP. Namun terlebih dahulu mendengar dari Dephan tentang dana operasional, pembelian kendaraan tempur, dan pengiriman pasukan.Bone juga mengatakan, dana Rp 374 miliar ini sebenarnya untuk dana operasional pasukan TNI selama dua bulan pertama bertugas di Libanon. Selanjutnya, dana operasional itu akan ditanggung oleh PBB selaku pemberi mandat bagi pasukan penjaga perdamaian. Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga menyatakan pihaknya akan berusaha membantu pendanaan bagi pengiriman pasukan perdamaian ke Libanon. "Kita akan cari dari berbagai upaya untuk mencari dana pengiriman itu," jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Widodo AS berharap agar dana pengiriman pasukan TNI ke Libanon tidak menggunakan APBN 2007. Alasannya, pengiriman pasukan tersebut sudah di luar rencana pemerintah yang telah ditetapkan APBN 2007. (ary/)