SBY Dinilai Tidak Serius Benahi Pendidikan

Jakarta - Batal melakukan interupsi, FPDIP menggelar jumpa pers. Isinya mengkritik pidato Presiden SBY. Salah satunya, FPDIP menilai pidato Presiden SBY tidak menunjukkan keseriusan pemerintah membenahi anggaran pendidikan. "Pidato Presiden menunjukkan pemerintah tidak serius melaksanakan amanat UUD 45 dan keputusan MK yang berkaitan dengan anggaran pendidikan," kata Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo saat jumpa pers di Gedung DPR, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (16/8/2006). Dia mengemukakan fakta bahwa saat ini Depdiknas hanya mendapat jatah anggaran 10,2% dari total anggaran di APBN. Bila kondisi ini tidak berubah, maka program wajib belajar 9 tahun tidak akan tuntas dan rehab sekolah SD, SMP, SMA yang direncanakan selesai pada 2008 bakal mundur lagi.Tjahjo kemudian menyoroti usaha untuk meningkatkan mutu para guru di Indonesia. Salah satunya dengan membuat struktur anggaran pendidikan yang baru, menggabungkan semua anggaran pendidikan yang tersebar di berbagai departemen. "Misalnya Departemen Agama itu ada sekitar Rp 8 triliun untuk anggaran pendidikan. Jadi kalau semua disatukan akan bisa mencapai 20 persen dari anggaran," seru Tjahjo menggebu-gebu.Pada kesempatan yang sama, Tjahjo meminta pada panitia anggaran untuk mempertegas kebenaran perihal permintaan anggaran Rp 1,7 triliun dari Bappenas dan Departemen Keuangan. Permintaan tersebut terkait alasan ada peningkatan keluarga miskin sebanyak 4,5 juta dalam tempo 3 bulan, padahal SBY dalam pidatonya mengungkapkan ada penurunan keluarga miskin."Ini yang benar yang mana?" keluh Tjahjo. "Saya kira kalau memang itu naik karena cukup besar dari 14,5 juta ada kenaikan 4,5 juta sehingga sekarang ada per Maret ada 19 juta keluarga miskin." (asy/)