.webp)
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nur Nadlifah menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) saat ini harus dikebut. Ia mengungkapkan dirinya saat ini tengah menunggu Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dari pemerintah untuk selanjutnya dibahas bersama di DPR.
"RUU kesehatan yang hari ini menjadi omnibus RUU kesehatan inisiatif DPR yang dibahas di Baleg hari ini sudah proses masuk di pemerintah. Tinggal nanti kami menunggu DIM dari pemerintah untuk bersama-sama dibahas dengan DPR untuk kemudian disahkan menjadi UU," ujar Nadlifah dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2/2023).
Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi Urgensi RUU tentang Kesehatan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (17/2). Dalam kesempatan itu, Nadlifah menyampaikan RUU kesehatan penting dibahas dan disempurnakan karena menyangkut isu-isu aktual tentang kesehatan. Salah satunya terkait distribusi dokter yang masih tidak merata dan hanya tersentral di Jakarta dan Jawa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di wilayah timur sampai sekarang masih susah mencari dokter, apalagi yang spesialis. Untuk menjawab itu perlu ada terobosan agar segera banyak dokter yang menjadi spesialis, tapi tetap tidak keluar dari kualitas yang harus dijaga, karena yang namanya dokter ini menyangkut dengan manusia," ungkapnya.
Legislator asal Dapil Jateng IX itu mengatakan RUU Kesehatan diharapkan memberi kepastian tentang roadmap pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, mulai dari menghadirkan dokter berkualitas, pengobatan termasuk melestarikan pengobatan tradisional, dan juga pembiayaannya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Wibawa menyambut baik inisiatif DPR terkait RUU Omnibus Law Kesehatan. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat mereformasi sistem kesehatan, terlebih Indonesia baru saja melewati ujian pandemi COVID-19.
"Saat ini adalah saat yang tepat kita melakukan reform, dan semuanya mengubah mindset kita, dan ujungnya apa? Kita perlu regulasi diperbaiki," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bagaimana pembiayaan kesehatan yang adil bagi masyarakat. Menurutnya, pembiayaan kesehatan kalau dipangkas dapat dibagi menjadi dua. Pertama, how to deliver care yang umumnya membahas bagaimana infrastruktur pelayanan kesehatan, SDM kesehatan, alat kesehatan, obat kesehatan produk kesehatan.
Kedua, lanjut Ghufron, how to finance yang membahas tentang bagaimana membiayai pelayanan kesehatan. Ia menyatakan, delivery soal infrastruktur kesehatan yang harus merata di seluruh Indonesia patut menjadi komitmen bersama sehingga perlu upaya transformasi untuk mewujudkannya.
"Kita mesti mencari jalan tengah yang bagus, jangan sampai yang sudah bagus malah mundur puluhan tahun yang lalu lah, sekarang tolong kekurangannya di mana, yang saya lihat di suplai side tadi, bukan di financing," tuturnya.
Di sisi lain, Staf Ahli Dirjen Kemenristekdikti Ratna Sitompul menyatakan pihaknya sudah merespon penguatan SDM dokter, terutama spesialis dengan mendirikan rumah produksi dokter. Ia berharap melalui RUU Kesehatan itu rumah produksi dokter dapat diperkuat.
"Intinya kita sudah punya rumah produksi yang menghasilkan dokter spesialis, di-support silakan, tapi kami berharap rumah produksi yang ada ini jangan dilemahkan, karena sudah ada hal hal baik yang dihasilkan. Itu yang kami titipkan," pungkasnya.
(fhs/ega)
