.webp)
Komisi III DPR menggelar rapat bersama Menko Polhukam Mahfud Md mengenai penjelasan DPR terhadap revisi undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK). Rapat ini membahas Perubahan ke-4 atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.
Rapat digelar di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
Penjelasan DPR disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Politikus Gerindra ini menjelaskan pertimbangan pembahasan Perubahan ke-4 atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pimpinan DPR RI telah menugaskan Komisi III DPR RI untuk membahas RUU usul DPR RI ini, yaitu RUU tentang Perubahan ke-4 atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK," kata Habiburokhman dalam rapat kerja, Rabu (15/2/2023).
Habiburokhman menyampaikan Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan pembahasan RUU kali ini.
"MK salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD tersebut," kata Habiburokhman.
Perubahan yang diusulkan, lanjutnya, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Termasuk dengan pentingnya materi pokok MK.
"Evaluasi hakim konstitusi, unsur keanggotaan Majelis Kehormatan MK, dan penghapusan ketentuan peralihan mengenai masa jabatan ketua dan Wakil Ketua MK," ujar Habiburokhman.
Simak juga 'Mahfud soal Vonis Eliezer: Hakim Objektif, Lepas dari Tekanan Publik':
