Gubernur Sumut Diinterpelasi 4 Fraksi DPRD Sumut

Medan - 4 Fraksi di DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengajukan hak interplasi terhadap Gubernur Sumut Rudolf Matzuoka Pardede. Sebab sejak dipimpin Rudolf, roda pemerintahan dan kehidupan masyarakat dinilai kacau.Keempat fraksi itu adalah PKS, PBR), PAN, dan PPP. Surat hak interpelasi yang ditandatangani 35 anggota dewan, termasuk anggota FPD dan PDS, diserahkan kepada Ketua DPRD Sumut Abdul Wahab Dalimunthe, Selasa (15/8/2006).Ketua FPBR Muhammad Raden Syafi'i mengatakan, fraksinya bersama ke tiga fraksi lain menilai roda pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Sumatra Utara sejak kepemimpinan Rudolf Pardede dalam posisi buruk dan kacau."Ini berawal dari ditetapkannya Rudolf sebagai tersangka kasus surat keterangan palsu oleh Polri. Posisi ini berimplikasi buruk dalam menetapkan berbagai kebijakan. Terlihat jelas kegamangan mengelola pemerintahan," Papar Raden Syafi'i di Gedung DPRD Sumut, Jl Imam Bonjol, Medan.Senada dengan Syafi'i, Ketua FPKS Sigit Pramono Asri menyatakan, kasus penggunaan ijazah yang diduga palsu ini, kebenarannya tidak mendapat kejelasan secara hukum. Padahal kasus itu sudah muncul sejak 2003.Dia lantas menduga kasus tersebut sengaja diambangkan hingga jabatan gubernur berakhir Juni 2008 mendatang."Tidak adanya penjelasan transparan, rinci, serta memberikan jaminan moral dan politik dari Rudolf akan kebenaran sesungguhnya kepada publik, menjadi titik tekan pemakaian hak interpelasi," ujar Sigit.Kebijakan Berimplikasi NegatifMenurut Syafi'i, ada 4 kebijakan Rudolf yang berimplikasi negatif. Sehingga hal itu dijadikan dasar pengusulan hak interpelasi. Pertama, proses hukum atas kasus ijazah palsu yang belum tuntas, meski sudah berjalan lebih dari 160 hari.Kedua, kebijakan kenaikan tarif air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi. Sebab kebijakan perpanjangan masa kerja direksi PDAM Tirtanadi dan pengangkatan kembali direksi perusahaan itu telah melanggar Permendagri No 7/1998, Instruksi Mendagri No 25/1999, dan Perda Provinsi Sumatera Utara No 3/1999.Ketiga, kebijakan mutasi dan eselonisasi di jajaran Pemprov Sumut dilakukan Rudolf tidak sesuai dengan Arah Kebijakan Umum (AKU). Dan Keempat, pemberian paket bantuan peralatan sekolah bernunsa SARA oleh Ny Vera, istri Rudolf Pardede. (nvt/)