Pemprov NAD Berharap Dana Reintegrasi Ditambah Jadi Rp 3 T

Banda Aceh - Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) meminta pemerintah pusat menambah anggaran dana kompensasi dan reintegrasi bagi mantan anggota GAM dan korban konflik dari Rp 700 miliar menjadi Rp 3 triliun."Agar lebih merata manfaat dana reintegrasi, tidak hanya pada 3.000 mantan anggota GAM tapi juga janda korban konflik," kata Penjabat Gubernur NAD Mustafa Abubakar dalam acara dialog antara pemerintan Indonesia dan GAM dengan tokoh masyarakat Aceh di Pendopo Gubernuran, Banda Aceh, Selasa (15/8/2006).Mustafa juga meminta agar dana pemberdayaan masyarakat pascatsunami sebesar Rp 9 triliun yang ada di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) disatukan dengan pos anggaran pemerintah provinsi. Alasannya agar program ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih terpadu.Menanggapi permintaan itu, Wapres Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah pusat tidak bisa lagi asal berjanji unuk memenuhinya. Sebab penambahan anggaran membutuhkan juga peran dari DPR.Dia menegaskan, peruntukan dana reintegrasi dan kompensasi sebaiknya tetap merujuk pada 3.000 mantan anggota GAM yang telah disepakati agar kriteria penerima bisa makin meluas. Dia juga meminta Pemprov NAD lebih mengoptimalkan penggunaan dana-dana yang sudah dianggarkan."Aceh juga mendapat tambahan 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang nilai juga sekitar Rp 3 triliun. Saya juga mendapat laporan anggaran Rp 800 miliar juga belum terserap. Manfaatkan saja itu untuk percepatan pemberdayaan ekonomi," ujar Kalla. (san/)