Kemendagri Gandeng Ribuan Instansi untuk Berlakukan KTP Digital

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Senin, 13 Feb 2023 16:37 WIB
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan. (Dok. Kemendagri)
Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak akan lagi menambah persediaan blangko e-KTP dan akan beralih menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kemendagri memastikan kebijakan peralihan ini nantinya turut diterapkan oleh ribuan institusi pemerintah dan swasta.

"Satu perubahan atau satu kebijakan pasti akan membawa perubahan-perubahan ke kebijakan lainnya. Membawa ke pendekatan-pendekatan lainnya. Kita berharap di Kementerian Dalam Negeri nanti tidak perlu ada lagi fotokopi-fotokopi KTP, ini itu, segala macam," kata Kapuspen Kemendagri Benni Irawan usai mengikuti bersama rapat Mendagri Tito Karnavian dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023).

Benni menjelaskan peralihan ke KTP digital ini nantinya akan mengurangi penggunaan card reader yang selama ini digunakan dalam pembuatan e-KTP. Dia memastikan teknologi yang digunakan KTP digital akan banyak disesuaikan.

"Kalau bisa penggunaan card reader-nya itu pun bisa diminimalisir ya. Kalau dengan digital ini kan sudah nggak terlalu penting lagi. Kalau sekarang kan masih perlu card reader itu untuk membaca KRP kita itu. Nanti itu teknologi yang akan digunakan juga akan menyesuaikan," ucap dia.

Benni mengatakan sejauh ini sudah ada ribuan pihak yang bekerja sama dengan Kemendagri terkait kebijakan ini. Menurut Benni, saat ini instansi yang telah diajak bekerja sama baik dari pihak pemerintah dan swasta meliputi beragam sektor.

"Iya saya katakan, kurang lebih ada 3.000 atau mungkin 5.000 ya, kalau saya boleh menyebutnya seperti vendor atau pihak yang bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini Dukcapil, untuk pemanfaatan KTP ini di pemerintah dan swasta, baik itu perbankan, di perusahaan-perusahaan telekomunikasi juga seperti itu, pelayanan publik juga," kata Benni.

Benni menekankan pihaknya mendorong proses administrasi yang tidak lagi memakan waktu. Selain itu, dia merujuk pada arahan Mendagri Tito yang mengutamakan keamanan data seiring pemberlakuan kebijakan ini.

"Sehingga tidak lagi panjang, tidak lagi menggunakan waktu yang lama, dan lain-lain. Yang selalu dipesankan Pak Menteri kepada kami terutama teman-teman dukcapil adalah soal data security, aplikasi security," katanya.

"Beliau mengarahkan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan BSSN dan lain-lain, termasuk juga pengembang-pengembang teknologi yang lebih mumpuni untuk mem-backup itu," imbuh dia.




(fca/aud)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork