.webp)
"Sampai saat ini belum ada (operasi yustisi). Yang kami lakukan saat ini adalah melakukan program pembinaan kependudukan ke masyarakat," kata Budi Awaludin saat dihubungi detikcom, Jumat (10/2/2023).
Budi berujar, operasi yustisi sendiri digelar pada 2012. Sementara pembinaan telah dilakukan secara rutin selama beberapa tahun terakhir.
"Kegiatan pembinaan kependudukan ini sudah rutin dilaksanakan dan sudah berlangsung beberapa tahun belakangan ini," jelasnya.
Budi menjelaskan, saat ini Disdukcapil tengah mendata serta memantau perkembangan terkini dalam menghadapi maraknya pendatang masuk Jakarta.
"Saat ini kami masih dalam proses pendataan dan mencermati beberapa fenomena pendatang agar semua bisa tertib adminduk," ujarnya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyoroti peningkatan angka perpindahan penduduk berpenghasilan rendah ke Ibu Kota. Heru memandang kondisi ini dapat membebani APBD DKI Jakarta.
"Sedikit saya sampaikan kalau data yang saya terima per bulan ini, perpindahan penduduknya, mohon maaf sekali lagi, di kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat," kata Heru Budi saat menghadiri acara guyub bersama Ketua RW se-Jakarta Selatan di Bellagio Boutique Hotel, Minggu (5/2/2023).
Heru mencontohkan salah satu rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta yang mayoritas melayani pendatang dari luar Jakarta. Kondisi inilah yang dinilai Heru membebani APBD DKI, mengingat RSUD menerima pendanaan dari kas daerah.
"Artinya apa? Pemda DKI akan menjadi beban. Contohnya ternyata masih banyak warga DKI yang butuh perawatan di RS tersebut. Karena mereka dari berbagai penjuru, dan wajar secara aturan boleh dirawat di Rumah Sakit Pasar Minggu. Kenapa? Karena dokternya bagus, RS-nya bagus, AC, di tempat lain dia tidak temukan itu," ujarnya.
"Kami pemda DKI tidak bisa melarang. Tapi ke depan APBD DKI akan terbebani. Contoh RS Pasming harus dibesarkan, pemda DKI berkewajiban menambah tempat tidur," lanjutnya.
Atas hal inilah, Heru meminta ketua RW aktif mencermati proses perpindahan penduduk dari satu daerah ke DKI Jakarta. Sekalipun mekanismenya tak lagi membutuhkan surat pengantar dari RW untuk mengurus dokumen kependudukan.
"Walaupun di dalam perpres ataupun permendagri para RW, perpindahan penduduk manakala sudah tidak diperlukan rekomendasi. Tetapi hari ini saya minta Pak Walkot pak RW tetap perhatikan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain," jelasnya.
Heru juga menekankan fenomena ini berpengaruh terhadap penanganan penduduk miskin di Kota Jakarta. Atas dasar inilah, dia meminta ketua RW terus memantau data pemindahan penduduk agar pemberian jaring pengaman sosial tidak salah sasaran.
"Sekali lagi titip pak RW ke depan perpindahan penduduk itu sangat mudah tapi bagi DKI Jakarta yang memiliki jaring pengaman sosial, 17 pak, ada KJP, lansia, mahasiswa, ada bantuan beras Jakarta, sembako, ayam daging dan seterusnya, tidak bisa dibatasi, tapi yang saya sampaikan kalau masyarakat MBR terus berada di Jakarta terbebani oleh Pemda DKI dan itu suatu kewajiban," terangnya.
Tak hanya itu, Heru juga bakal menindaklanjuti maraknya pendatang masuk Jakarta dalam forum rapat pimpinan mendatang bersama unsur TNI Polri. (taa/yld)
