Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sistem pemerintahan berbasis elektronik bisa menekan angka korupsi. Sistem berbasis teknologi itu diyakininya bisa membantu menurunkan korupsi di Indonesia.
"Pemerintah membangun ekosistem di dalam pemerintahan berbasis elektronik untuk terus menurunkan korupsi. Ini perintah Presiden supaya kita membuat lebih sederhana sistemnya sehingga tidak banyak yang ruwet sehingga investor tidak ada masalah," kata Luhut saat peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Serang, Banten, Jumat (10/2/2023).
"Sehingga, dengan ekosistem pemerintah yang dibangun berbasis elektronik ini, efisiensi akan tercapai, korupsi pasti akan menurun. Jadi ini menjadi penting untuk kita ketahui," imbuh dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut menuturkan pemerintah memberi target agar transaksi produk dalam negeri dalam e-Katalog juga terus meningkat. Tahun ini targetnya adalah pembelanjaan pemerintah dalam negeri melalui e-Katalog mencapai 95 persen. Ini juga untuk mendukung berkembangnya industri lokal dan UMKM.
"Tahun lalu dari BPS disampaikan tercipta ada 2,6 juta lapangan kerja akibat dari e-Katalog karena tadi buatan dalam negeri," ujarnya.
Luhut menyebut bahwa Gerakan Nasional BBI yang digagas Kemenko Marves bisa mentransformasikan ekonomi lebih baik lagi. Termasuk sistem elektronik di pemerintah baik di pusat dan daerah sehingga bisa menekan korupsi.
"Sekaligus membuka semua pemerintah berbasis elektronik, saya berharap dalam 2 tahun ke depan tahun ini dan tahun depan kita sudah bisa menyempurnakan itu, dengan itu saya berharap persepsi indeks korupsi Indonesia lebih bagus dari beberapa waktu yang lalu," pungkasnya.
Simak juga Video: Jokowi Tegaskan Tak Akan Beri Toleransi ke Koruptor