Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap Polri bisa menjaga stabilitas keamanan selama tahapan Pemilu maupun Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Menurutnya, Polri perlu memperhatikan tahapan-tahapan Pemilu yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan. I
"Mohon dijaga stabilitas keamanan di semua tahapan," ujar Tito dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2023, di Grand Ballroom The Sultan Hotel & Residence, Jakarta seperti dalam keterangan tertulis, Kamis (9/2/2023).
Ia berpesan agar pihak kepolisian bisa benar-benar membaca tingkat kerawanan di masing-masing daerah. Langkah ini menjadi perlu untuk mengatur pembagian personil di tiap daerah.
"Betul-betul dilihat ancaman potensi, asesmennya, asesmen risiko betul-betul detail, daerah yang dianggap prioritas rawan satu, rawan dua, tiga, empat. Nah yang empat ini bisa digeser untuk membantu yang rawan satu, meskipun dia melakukan Pilkada juga daerah itu," kata Tito.
Selain itu, Polri juga perlu melindungi dan memberikan keamanan kepada semua stakeholder baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat. Penjagaan terhadap peserta tidak hanya sebatas pada perseorangan, tetapi juga kantor partai politik hingga pengurusnya.
"Terutama di daerah rawan, karena dianggap pesaing, bisa saja kekerasan dilakukan," ujarnya.
Tito menekankan jangan sampai ada masyarakat yang terintimidasi sehingga takut untuk melakukan hak pilihnya. Menurutnya, masyarakat harus dilindungi sehingga partisipasi pemilih menjadi tinggi.
"Mereka harus dibuat nyaman bahwa mereka dijamin hak mereka memilih itu akan dilindungi, sehingga partisipasi menjadi tinggi, untuk legitimasi pemerintahan yang bagus," terang Tito.
Kemudian, Ia juga berharap Polri dapat membantu pengamanan distribusi logistik Pemilu termasuk ke daerah terpencil sehingga dapat berjalan lancar. Ia pun memahami, Polri dan TNI selama ini telah banyak membantu mendistribusikan logistik Pemilu.
Tito berharap Polri dapat mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam hal ini terutama politik identitas dan konflik kekerasan. Karena itu, perlu adanya upaya pengendalian suasana yang membuat masyarakat lebih tenang sehingga polarisasi tak terlalu dalam.
Ia kembali menegaskan berbagai upaya membangun stabilitas keamanan tersebut tidak hanya diperlukan untuk kelancaran tahapan Pemilu. Namun, langkah tersebut juga untuk menjaga keberlangsungan jalannya pemerintahan yang ada, sehingga realisasi berbagai program tidak terganggu. Hal ini juga termasuk untuk mendukung ekonomi agar tetap tumbuh positif sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali.
Simak juga 'Jelang Pemilu 2024, Jokowi Harap Media Tetap Idealis-Objektif':
