Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman menyoroti kewenangan KPK terkait masalah penindakan. Dia meminta KPK tidak tajam ke lawan dan lembek ke kawan ketika melakukan penindakan.
Waketum Demokrat ini awalnya menyampaikan pendapat terkait kinerja KPK. Ia menilai KPK tak perlu ada jika tidak melakukan penindakan.
"Berkenaan dengan kewenangan penindakan, itu kewenangan luar biasa. Ini yang buat KPK jadi begitu powerful, menakutkan, dalam tanda kutip. Tidak ada KPK tanpa penindakan, kalau bukan ini, ya nggak usah kita bikin KPK, mending serahkan ke kepolisian dan kejaksaan," kata Benny dalam rapat kerja Komisi III bersama KPK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Benny menyebut ingin mengetahui SOP tahapan penindakan KPK. Termasuk sumber datangnya informasi yang diterima KPK, apakah dari masyarakat, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau aparat penegak hukum (APH).
"Dengan demikian, Pak Ketua, tidak ada kesan tebang pilih, tidak ada kesan KPK sepertinya sangat tajam dalam penegakan khususnya dalam penindakan kasus-kasus korupsi. Tapi tidak cukup di situ dia, tajam sekali ke bawah, tapi lumpuh ke atas," tutur Benny.
"Tambah lagi yang lain, Pak Arsul Sani, tajam sekali ke lawan, tapi lembek sekali ke teman. Bisa saja kita bilang 'masa sih?' Itu yang tadi yang saya bilang kesan. Namanya kesan bisa saja salah," lanjut dia.
Lebih lanjut Benny mengatakan semestinya, setelah ada pelaporan, KPK langsung menindaklanjuti. Dia berharap KPK tidak mengatakan seseorang sebagai tersangka tanpa adanya penjelasan.
"Jangan ujug-ujug si A jadi tersangka, si B jadi tersangka atau apa dan sebagainya. Kita ingin tahu proses ini, SOP-nya seperti apa. Saya rasa bukan karena kita nggak suka, tapi dukung penuh. Kewenangan sudah kita kasih," ujar Benny.
Benny lalu bicara soal Indonesia yang tengah memasuki musim politik. Ia lalu menyinggung Anies Baswedan di kasus Formula E.
"Apalagi ini musim politik. Kalau pemilunya ditunda, ya bagus, (maka) nggak muncul inilah (penindakan KPK karena tebang pilih). Artinya bagusnya, isu ini nggak muncul," tutur Benny.
"Bukan saya setuju, itulah kesimpulan Pak Johan Budi ini, ujung-ujung-nya saja yang diambil. Maksud saya tadi, kalau pemilu ditunda, persoalan ini yang politik tadi, misalnya Anies Formula E, kan akibat ini. Jadi tersangka atau tidak, ini kan akibat pemilu dalam waktu dekat. Coba pemilu 2027, mungkin nggak ada isu ini," lanjutnya.
Simak juga Video: Respons Dewas soal Isu KPK Paksakan Penyelidikan Formula E
