PT Garuda Indonesia mengusulkan biaya maskapai penerbangan ibadah haji sebesar Rp 33,4 juta saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI. Usulan itu turun sekitar Rp 500 ribu dari usulan Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp 33,9 juta.
Hal itu disampaikan Direktur Layanan dan Niaga PT Garuda Indonesia Ade R Susar dalam rapat panitia kerja Komisi VIII dengan PT Garuda Indonesia mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023). Ade mengatakan usulan itu masih berupa asumsi-asumsi.
"Jadi dengan asumsi-asumsi tadi, yang saat ini masih terbatas, kita hitung direct dan indirect-nya, cost-nya, total cost sekitar Rp 31.431.353, airport building charge Rp 1.191.253, dan grand total cost Rp 32.622.606, kita hitung kalau margin tahun lalu 2,5 margin, jadi sekitar Rp 33.438.171," kata Ade.
Ade kemudian merinci usulan biaya penerbangan haji tersebut. Dia mengatakan angka itu di dapat dari perkiraan biaya langsung mencakup harga BBM sekitar Rp 13,1 juta, aircraft lease Rp 12 juta, persiapan teknis operasi pesawat Rp 812 ribu, liability insurance Rp 7 ribu, extended operating hours Rp 77 ribu.
"Kemudian ada parking fee sebesar Rp 290 ribu dan landing fee Rp 494 ribu, ini ada dua di Indonesia dan Saudi," katanya.
"Yang berikutnya komponen jasa navigasi, over flying Rp 251 ribu, jadi setiap kali kita lewati area negara-negara lain kita harus membayar, ini sudah kita hitung pula over flying cost-nya. Ada tambahan juga route charge Rp 479 ribu sama itu juga ke negara-negara yang dilewati," sambungnya.
Selanjutnya, untuk ground handling Rp 547 ribu, catering penerbangan Rp 464 ribu, biaya crew expense Rp401 ribu, hotac crew Rp183 ribu, dan transportasi penumpang darat Rp141 ribu. Jika ditotal keseluruhan biaya variabel sebesar Rp 29,3 juta.
Kemudian, Ade menjelaskan untuk besaran perkiraan nilai BIPIH, mencakup biaya tidak langsung. Diantaranya ground staff salary Rp 106 ribu, duty trip and hotac Rp 222 ribu, crew recruitment training Rp 62 ribu, insurance pax Rp 19 ribu, remote terminal and system facility (Saudi) Rp 227 ribu, pillgrim service Rp 1,1 juta, dan baggage handling service Rp 227 ribu. Bila di total, variabel biaya tidak langsung mencapai Rp 2,094 juta.
"Kita hitung direct dan indirect cost-nya, total cost-nya sekitar Rp 31,4 juta ditambah dengan airport building PSC sekitar Rp1,1 dan totalnya sekitar Rp 32,6. Kita hitung kalau based refer ke tahun lalu sekitar 2,5% (atau Rp 815 ribu) margin," kata dia.
Namun, Ade mengatakan usulan itu belum final. Dia mengatakan ada kemungkinan usulan itu berubah.
"Jadi ini sekali lagi belum firm (pasti), karena kita punya asumsi-asumsi tadi," ujarnya.
Ade mengatakan penetapan margin atau selisih keuntungan yang ditentukan oleh Kemenag sebesar 3 persen. Namun, dia sekali lagi menegaskan biaya tersebut masih berupa usulan.
"Jadi penetapan margin dari Kemenag itu ditentukan sebenarnya 3 persen dari total biaya, itu ada aturannya. Ini gambaran awal soal komponen biaya yang dari airline, dan angka-angka ini akan selalu diaudit oleh BPK," tuturnya.
(amw/maa)
