Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar ekspor dan tambang ilegal ditindak. MAKI menilai sulit memberantas tambang ilegal sehingga Jokowi perlu turun tangan.
"Ini memang harus Pak Presiden sendiri yang turun tangan. Karena ada banyak inkonsistensi dalam kasus tambang. Di kasus A menang berlaku aturan A, tapi di kasus B berlaku B jadi nggak konsisten dan itu selalu jadi sengketa pemborong pemilik izin itu selalu bersengketa di sana. Sehingga kemudian orang-orang yang nakal memanfaatkan cela itu untuk penambangan ilegal," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Rabu (8/2/2023).
Menurut Boyamin, untuk menyelesaikan persoalan tambang ilegal perlu dibentuk tim kepresidenan. Sebab penyelesaian kasus-kasus tambang tidak cukup TNI-Polri dan KPK saja.
"Jadi ini harus dibentuk tim kepresidenan untuk membereskan semua ini. Tidak cukup hanya sektoral Polri, TNI,atau KPK, nggak bisa, ini harus tim Kepresidenan untuk menyelesaikan itu," ujarnya.
Boyamin kemudian menyinggung aturan pengisian posisi Dirjen Minerba. Yang seharusnya bisa diisi dari kalangan profesional kata Boyamin, tetapi dalam aturan dikunci harus pegawai negeri sipil (PNS).
"Misalnya terkait juga yang terakhir mau pensiunnya Dirjen Minerba, harusnya itu bisa profesional tapi dikunci harus hanya PNS, itu saja sudah timbul masalah nanti karena salah satu sumber masalah tidak konsistennya ESDM dalam menangani sengketa-sengketa tambang," ungkapnya.
Boyamin menyampaikan bukan saja oknum TNI-Polri melainkan oknum-oknum lainnya juga terlibat dalam kasus tambang ilegal. Sehingga Boyamin menilai, pembentukan tim kepresidenan dinilai sebagai salah satu langkah yang tepat dilakukan untuk memberantas tambang ilegal.
"Jadi tidak cukup imbauan Pak Presiden hanya mengimbau TNI-Polri untuk menghapus ilegal mining. Karena bukan hanya oknum TNI Polri, banyak yang lain lain terlibat juga. Jadi harus semua sektor diurusi jadi tim Kepresidenan, tidak cukup juga hanya menteri menurut saya," imbuhnya.
Jokowi Minta Ekpor-Tambang Ilegal Ditindak
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta TNI-Polri menindak ekspor dan pertambangan ilegal. Jokowi menyebut ekspor ilegal mengganggu proses hilirisasi.
"Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi itu menjadi terganggu, dan tugas TNI-Polri ada di situ," kata Jokowi seusai memberikan pengarahan di Rapat Pimpinan TNI 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2).
Jokowi mengatakan ekspor ilegal berdampak terhadap penerimaan negara yang berkurang. Menurut Jokowi, aparat sudah tahu tugas yang harus dilakukan terkait ekspor ilegal tersebut.
"Kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang. Sehingga tugas TNI Polri. Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL, misalnya. Dan saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan," ujar Jokowi.
Lihat Video 'Jokowi Minta TNI-Polri Jaga Industrialisasi, Sikat Ekspor Ilegal':
