Komisi VIII DPR menggelar rapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji Umrah Kemenag, Kepala BPKH, hingga Kepala Pusat Kesehatan Haji. Komisi VIII DPR mengatakan sejumlah komponen biaya haji masih bisa dipangkas.
"Anggota Panja baru saja melaksanakan kunjungan ke Saudi, para anggota panja ini kita bagi dua dalam perjalanan, ada yang masuk melalui Jeddah menuju Makkah, ada yang langsung ke Madinah dan bertemu di Makkah," kata pimpinan rapat, Marwan Dasopang, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Marwan mengatakan harga satuan penginapan yang diajukan pemerintah masih bisa dinegosiasi lagi. Dia mengatakan harga bisa dikurangi karena pelaksanaan haji 2023 sudah normal sebelum pandemi Corona atau COVID-19.
"Hotel yang bakal menjadi penginapan atau beberapa hotel yang ditempati jemaah haji, kami menemukan bahwa harga satuan yang diajukan oleh pemerintah di dalam usulan di panja ini masih memungkinkan untuk dilakukan negosiasi dan menurunkan harga. Karena berbagai hal, satu bahwa proses pelaksanaan haji di 2023 ini sudah berjalan normal," tutur Marwan.
Komisi VIII DPR juga menilai pemilihan lokasi hotel di kawasan Misfalah, Makkah, tidak tepat. Hotel di sana tak bisa menampung jemaah dalam jumlah banyak.
"Hotelnya tergolong kecil, tidak bisa menampung jemaah yang sekaligus satu provinsi dan bahkan tidak bisa menampung satu kloter harus berbagi. Kedua, karena tidak bisa menampung secara keseluruhan dalam satu kecemburuan, kenapa satu dekat dengan Harom (Masjidil Haram), setengahnya tidak dekat dengan Harom," kata dia.
"Ketiga, harga-harga hotel jauh lebih tinggi dibanding daerah-daerah lain, maka karena itu, terdapat subsidi silang terhadap jemaah yang jauh dan yang ada di Misfalah. Maka karena itu, bahwa para anggota menyarankan mengambil kawasan Misfalah itu tidak tepat untuk jemaah haji Indonesia," tutur dia.
Dia juga menilai biaya konsumsi jemaah haji bisa dipangkas. Komisi VIII DPR mengatakan, berdasarkan pengalaman penyelenggaraan haji, jemaah haji Indonesia lebih banyak menghabiskan waktu ibadah dibanding berada di penginapan sehingga makanan sering mubazir.
"Maka karena itu, kami melihat bahwa pengadaan makan pagi itu cenderung mubazir dan memang dalam sejarah makan pagi itu hanya kita sediakan pada 2022. Pertimbangan pada saat itu masa pandemi, tidak ada yang jualan maka disiapkan makan," ujarnya.
Kemenag sebelumnya mengusulkan biaya haji yang dibayarkan jemaah berjumlah Rp 69 juta. Jumlah ini naik dibanding tahun sebelumnya, Rp 39,8 juta.
