.webp)
Anggota Komisi VIII DPR RI mencecar Menteri Sosial Tri Rismaharini soal pernyataan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas yang bilang anggaran kemiskinan di kementerian dan lembaga (K/L) hampir Rp 500 triliun terserap lebih banyak untuk rapat. Anggota Komisi VIII DPR mengaku heran dengan kabar tersebut.
Mulanya, anggota Komisi VIII dari Fraksi Golkar, Jhon Kenedy Azis, meminta klarifikasi kepada Risma tentang kabar anggaran kemiskinan Rp 500 triliun yang banyak dipakai untuk rapat. Setahu dia, anggaran Kemensos tak mencapai angka tersebut.
"Viral sekarang adalah tentang dana bansos sebesar Rp 500 T ini mungkin kesempatan ibu untuk mengklarifikasi. Betul, Kemensos di bawah mitra Komisi VIII, tapi setahu saya anggarannya nggak sebanyak itu. Seperlimanya pun tidak ada, anggarannya dari mana itu?" kata Jhon dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kemensos di Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya pikir ini tempat ibu untuk klarifikasi tentang konteks itu supaya clear. Dari mana sumber-sumber dana itu atau informasi itu didapat saya juga nggak tahu," sambungnya.
Anggota Komisi VIII DPR dari Gerindra, Abdul Wachid, mengatakan Risma harus meluruskan kabar itu. Dia tak ingin informasi yang belum jelas terus beredar karena tak ada klarifikasi.
"Saya termasuk dari mitra Kemensos kebakaran jenggot, Bu. Karena apa? Bahasanya di situ adalah banyak digunakan untuk studi banding, banyak digunakan untuk rapat-rapat di hotel. Inikan yang jelas Ibu Kemensos ini mitra kami, studi banding otomatis (dikaitkan) ke Komisi VIII, rapat-rapat di hotel Komisi VIII, saya kebakaran jenggot waktu itu," kata Wachid.
"Saya sampaikan, nggak benar nih Rp 500 T, anggarannya saja nggak ada Rp 500 T, Rp 100 T aja nggak ada," sambungnya.
Wachid juga menyinggung soal kabar Rp 500 triliun dana kemiskinan banyak terserap untuk rapat malah dilontarkan MenPAN-RB. Dia heran menteri-menteri di kabinet Presiden Joko Widodo saling mengumbar isu.
"Ini mohon maaf ini adalah teman ibu. Menteri sendiri, dari merah sama merah, saling cari muka, ya nggak benar. Ini sampai saya katakan pak menteri-pak menterinya Pak Jokowi, ini kok di akhir masa jabatannya kok saling mengumbar suara yang nggak jelas ini. Saya sampaikan seperti itu jangan cari muka dong. Makanya dari Kemensos harus ada suara," pungkasnya.
Simak juga Video: Kemiskinan RI Tembus 26 Juta, 2024 Yakin Nihil Kemiskinan Ekstrem?
