DPRD Tunggu Surat Pemprov DKI Soal Shortfall Monorel

Jakarta - DPRD DKI Jakarta hingga saat ini menunggu surat resmi dari Pemprov DKI Jakarta tentang dana cadangan APBD untuk menanggung risiko penumpang (shortfall) monorel senilai Rp 250 miliar per tahun.Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi D Sayogo Hendrosubroto di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2006). "Gubernur belum menyampaikan surat ke DPRD. Jadi DPRD belum putuskan apa pun," kata Sayogo.Selama ini pihaknya belum pernah bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas soal dana talangan shortfall itu. "Tidak ada komunikasi dari eksekutif dengan Komisi D tentang monorel, juga dari PT JM (Jakarta Monorail) tidak ada," tandasnya.Sayogo menuturkan, APBD DKI Jakarta saat ini mengalami surplus Rp 500-600 miliar yang dapat digunakan sebagai dana cadangan. "Itu kelebihan dana APBD dari tahun 2000. Meskipun ada, harus disetujui oleh anggota dewan pada rapat paripurna dana cadangan," kata Sayogo.Dibeberkannya, sesuai perda, penggunaan dana cadangan ABPD digunakan untuk bencana alam, krisis ekonomi dan proyek skala besar yang menyangkut keperluan masyarakat luas. "Seperti tahun 2005 sekitar Rp 250 miliar dicairkan untuk proyek Banjir Kanal Timur," ujarnya.Pada Jumat 11 Agustus silam, Ketua DPRD Ade Surapriatna menyatakan, pihaknya menolak permintaan jaminan Rp 250 miliar per tahun dari APBD dari PT Jakarta Monorail, konsorsium pembangunan monorel Jakarta. Jaminan tersebut sebagai dana shortfall untuk selisih jumlah penumpang apabila tidak mencapai target angkut per hari. (nrl/)